Anggota DPR Curhat Fasilitas `Minim`

Dream - Tidak terima di-bully masyarakat, anggota DPR RI Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Bambang Haryo Soekartono menyampaikan curahan hatinya.

Seperti dikutip dari laman situs DPR RI, Senin, 21 September 2015. Bambang menilai apa yang diterima lembaganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan fasilitas yang diterima pemerintah.

"Lalu, mengapa publik dan media massa malah mem-bully tunjangan jabatan yang diterima Anggota DPR?" ujar Bambang di kantornya, pekan lalu.

Menurut Bambang, selama ini tidak ada kesetaraan anggaran yang diterima tiga lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dari ketiganya, legislatif menerima paling kecil. Bambang membandingkan anggaran tunjangan jabatan yang diterima seorang menteri dengan seorang anggota DPR.

Dia mencontohkan, bila seorang menteri pergi ke daerah, dipastikan ia membawa pejabat eselon I atau II. Belum lagi saat berada di daerah, para kepala daerah dipastikan berdatangan untuk menyambut menteri. Itu saja sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Belum termasuk anggaran pengawalannya.

Hal ini, lanjutnya, tidak diterima DPR. Padahal, miliaran rupiah bisa dihabiskan dalam seminggu, bila ada kunjungan ke daerah atau luar negeri oleh seorang menteri.

“Coba lihat ruangan menteri yang jadi pembantu presiden. Mestinya menteri itu sejajar dengan tenaga ahli (TA) anggota DPR yang sama-sama pembantu. Harusnya anggaran menteri pun sebagai pembantu presiden sejajar dengan tenaga ahli sebagai pembantu anggota DPR. Mereka (TA) tidak punya ruangan dan kendaraan. Sementara menteri dapat kendaraan sedan Crown yang nilainya saja sudah melebihi dari Rp 1 miliar,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sementara fasilitas ruangan anggota DPR hanya 3x6 m, sangat kecil bila dibandingkan dengan ruangan menteri yang notabene jabatannya di bawah anggota DPR. Ruangan sekecil itu pun harus dihuni oleh enam orang, lima staf dan satu anggota DPR. Di Amerika, seorang senator memiliki lima staf yang ditempatkan di ruang masing-masing. Lihat ruangan seorang menteri yang seperti aula dengan fasilitas sangat mewah.

Sekali-kali publik juga bisa melihat langsung ruang para anggota DPR di Gedung Nusantara I. Sebagai pejabat negara, anggota DPR sejajar dengan presiden. Idealnya, gaji dan tunjangan jabatan yang diterimanya pun setara dengan presiden. Tapi, faktanya anggaran dan fasilitas yang diterima anggota DPR masih di bawah anggaran seorang menteri yang seorang pembantu presiden.

Dengan fakta ini, Bambang menyatakan mestinya publik membuka mata, betapa pemborosan itu sesungguhnya terjadi di eksekutif. Ironisnya, fasilitas mobil yang diberikan kepada seorang dirjen saja jauh lebih mewah daripada anggota DPR. Dirjen bisa menerima sedan Camry. Begitu juga dirut bank BUMN bisa menerima Mercedes Benz S Class 400.

“Tapi anggota DPR hanya diberikan Rp 90 juta untuk beli mobil selama satu periode,” kilah politisi dari dapil Jatim I ini.

Tunjangan jabatan yang diterima presiden, sambung Bambang, jauh lebih heboh lagi bila dibanding anggota DPR. Ketika presiden berkunjung ke daerah, ada banyak menteri yang diajak. Belum lagi banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang ikut menyambut, plus TNI/Polri sebagai petugas pengamanan. Itu belum menghitung anggaran saat rombongan presiden berkunjung ke luar negeri.

“Berapa miliar yang dihabiskan. Mungkin bisa seratus miliar yang dihabiskan (dalam satu kali kunjungan). Itu dalam satu minggu bisa dua kali,” imbuh Bambang lagi. Dengan fakta ini publik dan media massa harus fair menilai, mana yang lebih besar menghabiskan anggaran negara. Bila kemudian DPR menuntut tambahan anggaran tunjangan jabatan, itu sangat logis dan realistis.

“Mari kita buka berapa anggaran pemerintah untuk pergi ke luar negeri. Di kementerian dalam satu bulan bisa lebih dari 10 kali ke luar negeri. Presiden dalam seminggu bisa dua kali ke luar kota maupun luar negeri. Bila presiden datang ke daerah, berapa ribu tentara dan polisi yang mengamankan. Bisa 3000 personil. Kalau anggaran Rp100 ribu saja untuk akomodasi di sana, maka akan ketemu Rp3 miliar,” ungkap anggota Komisi VI DPR ini. (Ism)