Dream – Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, berencana memanggil jajaran direksi Australia Post terkait gaji seorang CEO Australia Post, Ahmed Fahour. Alasannya, Fahour mendapatkan gaji sebesar 5,6 juta dolar Australia atau Rp56,79 miliar per tahun.

Dilansir dari ABC, Kamis 9 Februari 2017, Ketua Komite Senat, James Paterson, mengatakan dokumen tersebut menunjukkan Fahour menerima gaji sebesar 4,4 juta dolar Australia (Rp44,62 miliar) dan bonus sebesar 1,2 juta dolar Australia (Rp12,17 miliar) pada 2016.

Gaji tersebut 10 kali lebih besar daripada gaji yang diterima oleh Turnbull yang sebesar 522 ribu dolar Australia (Rp5,59 miliar).

“Saya pikir gaji itu, remunerasi itu terlampau tinggi,” kata Turnbull kepada wartawan.

Besaran gaji ini juga menyedot perhatian dari politisi. Misalnya, politisi Partai Buruh, Doug Cameron, yang mengaku tidak percaya dengan gaji seorang pejabat eksekutif Australia Post yang terlampau tinggi.

Ada juga Senator Australia bagian selatan, Nick Xenophon, yang mengatakan orang akan garuk-garuk kepala kalau mendengar gaji seorang pebisnis lebih besar daripada seorang perdana menteri.

Gaji Direksi Tak Kalah Fantastis

Sementara itu, sumber dari Australia Post mengatakan lima pejabat eksekutif lainnya menerima gaji sebesar 1,3 juta dolar Australia-1,8 juta dolar Australia (Rp13,19 miliar-Rp18,25 miliar) per tahun dan manfaat pensiun sebesar 380 ribu dolar AS atau Rp3,85 miliar.

Komite pun meminta perusahaan pelat merah ini untuk menjelaskan gaji pada tahun 2016 setelah mereka berhenti menerbitkan informasi sejak 2014-2015.

Pimpinan Australia Post, John Stanhope, membantah telah menutupi informasi soal gaji. “Tidak ada rahasia atau kurang informasi,” tegasnya.

Dia mengatakan senantiasa mengikuti aturan pemerintah ketika melaporkan remunerasi dan melaporkannya setiap tahun seperti yang diminta.

Dianggap Pantas

Terkait masalah gaji, Stanhope pun membela Fahour. Dikatakan bahwa besaran gaji dan insentif yang diterima pria tersebut adalah angka yang pantas diterima oleh Fahour berkat kerja kerasnya yang berhasil membalikkan keadaan dari rugi ke untung selama 16 tahun ini.

“Benar ini perusahaan milik pemerintah, tapi itu tidak semuanya didanai oleh pajak. Perusahaan sendiri juga mendanainya sehingga bisa menghasilkan keuntungan dan arus kas kami,” kata dia.

Stanhope mengatakan 73 persen pendapatan Australia Post dan semua keuntungannya berasal dari bisnis paket—perusahaan ini bersaing dengan bisnis logistik seperti DHL, FedEx, dan Toll.