Politisi Fraksi NasDem itu menjelaskan, gelombang PHK ini tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya permintaan pasar dan pada akhirnya menekan angka produksi di sektor industri. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi melalui PHK.

“Perusahaan tentu juga butuh dukungan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan stimulus dan diskresi, termasuk dalam hal perpajakan, agar perusahaan tetap bisa beroperasi tanpa harus mem-PHK karyawannya,” ujar Irma.

Ia menekankan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan moral. Diperlukan kebijakan konkret yang berpihak pada keberlangsungan usaha sekaligus perlindungan pekerja. Menurutnya, pemberian insentif fiskal atau relaksasi pajak bisa menjadi jalan tengah untuk membantu perusahaan bertahan tanpa harus memangkas tenaga kerja.

Lebih jauh, Irma mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI saat ini tengah mengumpulkan berbagai data dan masukan untuk memperkuat rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memastikan agar perlindungan terhadap pekerja menjadi lebih kuat dan PHK massal tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

“Kami sedang menyusun aturan agar PHK, termasuk karena kepailitan, tidak bisa dilakukan semena-mena. Bahkan, bila ada perusahaan yang menyatakan pailit, DPR juga harus dilibatkan untuk memastikan apakah benar-benar pailit atau hanya pura-pura pailit,” jelasnya.

Irma menilai penting bagi pemerintah dan DPR untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu condong ke satu sisi bisa menciptakan ketimpangan baru dalam hubungan industrial.

“DPR berkewajiban melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang, namun perlindungan terhadap perusahaan juga penting agar keseimbangan hubungan industrial tetap terjaga,” katanya.

Menutup pernyataannya, Irma mengingatkan agar perusahaan mengubah cara pandang terhadap tenaga kerja. Menurutnya, gaji atau upah seharusnya tidak dianggap sebagai beban keuangan, melainkan investasi penting bagi pertumbuhan perusahaan.

“Kalau gaji terus dianggap beban, kesejahteraan tidak akan meningkat. Perusahaan harus menyadari bahwa tenaga kerja adalah aset, bukan sekadar pengeluaran,” tuturnya.

Seruan Irma menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah, dunia usaha, dan pekerja perlu bersinergi mencari solusi yang berkeadilan. Diskresi pajak dan stimulus ekonomi dinilai bisa menjadi langkah strategis untuk menahan gelombang PHK sekaligus menjaga roda industri tetap berputar di masa penuh tantangan ini.