Beroperasi Kembali, Tarif Angkutan Umum Dipastikan Tak Naik

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 10 Juni 2020 08:23
Beroperasi Kembali, Tarif Angkutan Umum Dipastikan Tak Naik
Ini alasannya.

Dream – Masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai menggerakkan beberapa sektor, termasuk transportasi. Kementerian Perhubungan memastikan belum ada kenaikan tarif.

Hal ini didasarkan pada penyesuaian daya beli dan demand dari masyarakat dalam situasi seperti ini.

" Lazimnya kalau ada suatu penurunan okiupansi otomatis uang yang didapat oleh para operator ini tidak banyak. Sehingga mengakibatkan keharusan untuk menentukan tarif," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS) dalam konferensi pers, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 9 Juni 2020.

Budi Karya mempertimbangkan daya beli masyarakat yang menurun. Jika tarifnya dinaikkan, permintaan akan jasa angkutan tidak maksimal.

“ Padahal, sektor perhubungan darat ini juga harus eksis,” kata dia.

1 dari 4 halaman

Akan Pulih Jika Permintaan Sudah Tumbuh

Lanjut Budi Karya, jika permintaan sudah tumbuh saat masa transisi ini atau pada masa normal baru nanti, maka tidak menutup kemungkinan akan akan dilakukan penyesuaian tarif.

" Saya pikir kita mungkin cenderung untuk beberapa saat ini tidak memberikan kenaikan tarif supaya daya beli masyarakat, demand ini tetap tumbuh," kata dia.

" Kalau demand tumbuh, sebenarnya sama saja kalau ditetapkan tarif tinggi demand-nya turun, sehingga yang beroperasi itu ditentukan oleh demand, ini juga menjadi masalah. Tapi kalau kita pertahankan dulu tarif, demand-nya naik, ya nanti akan kita lihat, kita hitung," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Pipit Ika Ramadhani)

2 dari 4 halaman

Sepeda Motor Kena Aturan Genap-Ganjil Selama PSBB Transisi DKI Jakarta

Dream - Para pengguna sepeda motor yang hendak menuju DKI Jakarta akan dikenakan ketentuan pelat nomor ganjil dan genap saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Kebijakan ini sebelumnya hanya berlaku untuk kendaraan minimal roda empat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

 

 © Dream

 

" Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020.

3 dari 4 halaman

Alasan Motor Kena Aturan Genap Ganjil

Dalam rapat Pemprov DKI bertanggal 2 Juni 2020 yang diunggah Pemprov DKI, Anies menjelaskan alasannya menerapkan ganjil-genap di masa transisi.

" Kenapa kok ada ganjil genap, bukan pengendalian kemacetan? untuk pengendalian jumlah orang bepergian. Kalau kantor itu dibagi dua, sebagian kerja, sebagian tidak, maka bisa mengandalkan ganjil genap juga," jelas Anies.

" Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020.

 

4 dari 4 halaman

Sementara pada Pasal 18, diatur kendaraan roda dua dan roda empat bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda dua dan roda empat bernomor genap hanya bisa melintas pada tanggal genap.

" Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan nomor pelat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor pelat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2,”bunyi Pasal 18.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar