Dream – Papua Nugini pusing tujuh keliling setelah membuat keputusan kontroversi saat menjadi tuan rumah APEC tiga tahun lalu. Negara tetangga yang berbatasan dengan Papua ini kesulitan menjual kembali mobil mewah yang pernah dibelinya tahun 2018.

Meski berstatus sebagai negara miskin di antara anggota APEC lainnya, pemerintah Papua Nugini kala itu memesan 40 mobil mewah keluaran Maserati dengan total nilai US$5,6 juta (Rp79,84 miliar).

Dikutip dari BBC, Rabu 6 Oktober 2021, pemerintah Papua Nugini kala itu memilih Maserati untuk menggunakannya dalam konferensi KTT APEC pada 2018. Bukannya merasa senang dengan fasilitas yang disediakan tuan rumah, dikabarkan banyak pemimpin negara anggota APEC yang menolah untuk menggunakan mobil-mobil itu.

Kini setelah mengabaikan protes dari warga tiga tahun yang lalu, pemerintah Papua Nugini harus menanggung akbat karena terpaksa menjual rugi mobil mewah-mewah itu.

“Kalau punya pandangan ke depan, Maserati tidak akan dibeli sejak awal,” kata Menteri Keuangan, Sir John Pundari, kepada media setempat.

Jual Rugi Mobil Mewah

Pundari mengaku tak tahu alasan pemerintah kala itu mengambil jalan membeli Maserati untuk memfasilitas peserta APEC. Kini, mereka terjebak dengan masalah itu.

Rencananya mobil itu akan dijual kembali dengan harga diskon masing-masing senilai US$114 ribu (Rp1,62 miliar). Harga jualnya lebih rendah 20 persen daripada harga beli.

Sedan Quattroporte ini dibeli melalui diler di Sri Langka dan diterbangkan ke negara itu dengan jet jumbo carteran.

Janji Dijual Kembali

Kala itu, menteri APEC Papua Nugini, Justin Tkatchenko, berdalih kendaraan Maserati adalah standar kendaraan untuk para pemimpin yang digunakan di KTT APEC.

Tkatchenko berjanji akan menjual kembali mobil-mobil itu setelah digunakan di KTT APEC.

Sementara itu, Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill berjanji bahwa pemerintah tidak akan kehabisan dana.

Namun, mobil-mobil itu dilaporkan tetap berada di gudang di ibu kota Port Moresby sejak pertemuan puncak APEC berakhir.

Harus Kembalikan 300 Mobil

Pada 2019. Menteri Keuangan Papua Nugini—kini menjadi Perdana Menteri—James Marape, mengundang media lokal ke gudang untuk membuktikan tidak ada mobil yang hilang atau dicuri.

Negara ini juga mengalami kesulitan lain setelah KTT. Pada November 2018, polisi dan pasukan keamanan menyerbu gedung parlemen karena bonus senilai US$109 (Rp1,55 juta) belum dibayar.

Pihak berwenang juga diminta untuk mengembalikan hampir 300 mobil lain yang hilang setelah dipinjamkan ke pejabat selama KTT.

Sekadar informasi, Papua Nugini termasuk salah satu negara termiskin di kawasan Pasifik. Ada 40 persen penduduknya hidup dengan penghasilan US$1 (Rp14.258) per hari, menurut PBB.