Pemutihan Pajak Kendaraan dan PBB Jakarta Diperpanjang

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 18 Desember 2018 14:45
Pemutihan Pajak Kendaraan dan PBB Jakarta Diperpanjang
Perpanjangannya berlaku hingga akhir tahun.

Dream - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Tak hanya itu, program pemutihan pajak juga berlaku untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kabar ini disampaikan oleh akun Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta, @humaspajakjakarta.

"Hallo Sobat Pajak!! Kabar gembira!!! Melihat tingginya animo masyarakat DKI Jakarta, Program Penghapusan Sanksi Administrasi PKB, BBN-KB, dan PBB-P2 diperpanjang," tulis @humaspajakjakarta, Selasa 18 Desember 2018.

Program ini berlaku 18-31 Desember 2018. Instansi ini mengajak warga Jakarta untuk melunasi pajak kendaraan di kantor Samsat terdekat dan PBB-P2.

Bagi yang telat membayar pajak kendaraan kurang daru setahun, instansi ini menyarankan bayar di gerai Samsat, Samling, dan gerai kecamatan.

"Lewat dari 1 tahun, segera ke Samsat Induk terdekat Anda," tulis @humaspajakjakarta.

1 dari 1 halaman

Asyik! Ada Pemutihan Pajak Kendaraan dan PBB di Jakarta

Dream – Kabar baik buat para pemilik kendaraan bermotor dan pemilik rumah di ibukota Jakarta. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mulai hari ini hingga 15 Desember 2018 akan menghapus denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Sementara untuk para pemilik tempat tinggal dan bangunan akan dibebaskan dari sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi ketiga pajak tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Nomor 2351 Tahun 2018.

“ Saya berharap wajib pajak dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB dengan mencetak ulang surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan kewajiban pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan, namun belum dibayar dalam masa periode penghapusan,” kata Kepala Plt BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis 15 November 2018.

Menurut Faisal program ini bisa mempermudah sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak di Jakarta. Usai kebijakan ini berakhir, sanksi administrasi akan diberlakukan kembali.

“ Saya harap kebijakan yang kita buat ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam hal administrasi pembayaran,” kata dia.

Faisal mengatakan layanan penghapusan denda PKB dan BBN-KB dapat dilakukan pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat bersama, gerai Samsat, Samsat kecamatan, Samsat keliling, dan anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta, serta pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Kemudian, pelayanan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dapat dilakukan di seluruh tempat pembayaran, baik bank maupun ATM.(Sah)

Beri Komentar
Catat! Tips Tampil dengan Makeup Bold Ala Tasya Farasya-