Pemerintah Kaji Penutupan Akses Tol dalam Ketentuan Larangan Mudik

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 1 April 2020 16:30
Pemerintah Kaji Penutupan Akses Tol dalam Ketentuan Larangan Mudik
Ketentuan tentang larangan mudik masih digodok dan tinggal difinalisasi dalam satu kali rapat lagi.

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang mudik Lebaran 2020. Aturan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Dikutip dari Liputan6.com, Rabu 1 April 2020, Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aturan tentang mudik 2020 itu akandiputuskan dalam rapat yang akan digelar satu kali lagi.

Hasil keputusan dalam rapat terakhir itu nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden.

" Ini nanti kita mau rapat terakhir dengan teman-teman, kemudian sekali lagi dilaporkan ke Presiden," kata Luhut melalui video conference.

Luhut mengatakan kebijakan yang dikelurakan pemerintah pada prinsipnya tak ingin menyusahkan masyarakat.

" Intinya tuh begini, Presiden selalu berpikiran begini, orang susah itu jangan ditambahin susah lagi, gitu," kata dia.

1 dari 5 halaman

Tol Bakal Ditutup?

Luhut mengatakan konsep pelarangan mudik masih terus disusun termasuk kemungkinan menutup akses pintu tol. Pemerintah masih mempertimbangkan arus kendaraan seperti logistik dan kendaraan seperti ambulans yang selama ini menggunakan akses jalan itu.

" Nanti kita mau kaji. Karena jangan sampai nanti logistik mati, kita enggak mau juga atau ambulans enggak jalan. Sedang dikaji oleh perhubungan, kita nanti akan sarankan mana-mana supaya yang penting yang saya katakan tadi semua bisa lancar, tapi social distancing jalan, orang yang tidak kerja juga bisa masih hidup dengan bantuan pemerintah," tutur Luhut.

Dia pun menuturkan, kemungkinan akan ada Bantuan Langsung Tunai. Namun, semua masih dihitung oleh Kementerian Keuangan.

" Lagi dihitung dengan cermat," kata Luhut.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

2 dari 5 halaman

Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Cegah Corona

Dream - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan hukum untuk mengatur arus mudik Lebaran 2020. Aturan ini diperlukan mengingat sudah ada sebagian orang mudik padahal Indonesia tengah menghadapi infeksi virus corona.

" Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pengaturan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah persebaran Covid-19," ujar Fadjroel, dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Fadjroel, Jokowi telah meminta seluruh pihak untuk fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19. Caranya dengan mengurangi mobilitas antardaerah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

 

 © Dream

 

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mudik. Sedangkan kepala daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan mengingat sudah ada masyarakat yang terlanjur mudik.

" Tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan," kata Fadjroel.

Lebih lanjut, Fadjroel mengingatkan keselamatan masyarakat harus menjadi hal utama. Sehingga, pemerintah daerah diminta untuk selalu waspada.

" Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi," kata dia.

Sumber: /Intan Umbari Prihatin

3 dari 5 halaman

Jokowi Desak Langkah Tegas Cegah Warga Mudik Demi Cegah Penyebaran Corona

Dream - Presiden Joko Widodo menilai imbauan untuk masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman kurang cukup. Presiden meminta langkah tegas dari semua pihak untuk menekan angka pergerakan masyarakat dari Jabodetabek ke sejumlah daerah untuk mencegah penyebaran virus corona.

" Demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.

Jokowi menegaskan sejumlah kepala daerah sudah mengimbau para perantau, khususnya di Jabodetabek untuk tidak mudik. Tetapi, jumlah pemudik nyatanya masih tetap tinggi dan terjadi jauh sebelum musimnya.

" Ini (imbauan) saya minta ini untuk diteruskan dan digencarkan lagi. Tapi menurut saya imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19 ini," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan pergerakan arus mudik terjadi lebih awal sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja informal dan bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diterima Jokowi, dalam kurun waktu delapan hari belakang sudah ada 14 ribu pemudik yang menggunakan 876 armada bus antar provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menggunakan transportasi massa lain.

" Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

4 dari 5 halaman

Mahfud Md: Gubernur Anies Minta Izin Karantina Jakarta

Dream - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membenarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengajukan permohonan karantina wilayah ke pemerintah.

Permohonan karantina wilayah itu tertuang dalam surat bernomor 143 dengan tanggal 28 Maret 2020 itu dan baru diterima pemerintah, Minggu, 29 Maret 2020.

" Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu," kata Mahfud, Senin, 30 Maret 2020.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait rencana adanya karantina wilayah di Jakarta. Sejumlah kajian akan dibahas melalui rapat terbatas (ratas) bersama pemerintah pusat.

Langkah ini diambil karena kebijakan karantina wilayah tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

" Jadi berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya bagaimana distribusi logistik dan opsi-opsi itu kita lakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dihubungi Liputan6.com, Senin.

5 dari 5 halaman

Pertimbangan di Kota Penyangga

Bila pelaksanaan karantina wilayah berjalan, dia menyatakan rencananya transportasi publik masih tetap beroperasi seperti biasanya. Hanya saja, lanjut dia, larangan diberlakukan untuk orang luar dilarang masuk wilayah Jakarta dan sebaliknya.

" Namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar dan dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ucap dia.

Selain itu, Syafrin menyatakan terdapat langkah lain dalam pengajuan karantina wilayah. Pertimbangan dilakukan hingga di kota-kota penyangga Jakarta.

" Ada interland Jakarta yang menjadi satu kesatuan wilayah namanya Jabodetabek. Sehingga perlu dipertimbangkan karantina wilayah apakah dalam Jakarta atau termasuk interlandnya," kata dia.

 

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

Beri Komentar