Cepat dengan Dream.co.id Hanya dengan swipe dan swipe
Swipe ke atas
Swipe ke bawah
Tap untuk lihat lebih lengkap
Back untuk kembali
Better experience in portrait mode.
Sponsored
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Benarkah Kabar Tarif Transjakarta Disesuaikan Status Ekonomi Penumpang? Begini Jawaban Dishub DKI
Dream - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan pengenaan tarif untuk penumpang Transjakarta tak mengalami perubahan. Penumpang tetap dikenakan tarif Rp3.500 atau maksimal Rp10.000 jika menggunakan tarif integrasi JakLingko.
Penegaskan Syafrin ini membantah kabar di media sosial yang menyebutkan tarif Transjakarta akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.
Informasi yang beredar menyebut perubahan dibuat karena adanya sistem berbasis KTP atau Account Based Ticketing (ABT).
"Untuk tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan ABT ini bagaimana agar memudahkan masyarakat bermobilitas,"
kata Syafrin dikutip dari Merdeka.com, Senin, 25 September 2023.
Syafrin menjelaskan pemberlakuan ABT ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran tiket berbagai transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.
"Jadi maksudnya masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan bisa dengan QR Code, kemudian bisa tap di stasiun, halte. QR-nya sudah ada di aplikasi sehingga bisa memudahkan masyarakat bermobilitas,"
ujar Syafrin.
Syafrin menegaskan, sistem baru ini hanya digunakan untuk memonitor saldo pengguna sudah terpotong atau tidak. Saldo dalam kartu uang elektronik juga dipastikan masih bisa diakses jika kartu hilang.
"Nah ini dengan Account Based Ticketing maka kartunya hilang saldonya tersimpan di aplikasi. Jadi tidak akan ada lagi yg kehilangan kartu dan hilang saldonya," ucap Syafrin.
Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo juga mengatakan tarif layanan Transjakarta yang berlaku tetap sebesar Rp3.500.
"Tarif Transjakarta tetap masih Rp3.500. Sementara pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan," ujar Wibowo saat dikonfirmasi.
Namun Wibowo belum mau berkomentar lebih jauh soal rencana penerapan sistem tiket berbasis KTP atau disebut account-based ticketing (ABT) tersebut.
Sebab, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama PT Transjakarta masih perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menerapkan sistem tersebut.
"Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan program tersebut," tambah Wibowo.
Tambahan Subsidi Rp633 Miliar
Sebagai informasi, belum lama ini Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp633 miliar.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim juga mendorong Transjakarta dapat memberikan jaminan peningkatan layanannya kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.
Pasalnya, Afni mengaku masih sering melihat kekosongan penumpang pada armada yang beroperasi.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, meminta PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Penghitungan tersebut diperlukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.
Pandapotan berujar, selama ini anggota dewan tak pernah disajikan dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi, khususunya Transjakarta. Padahal, kata dia dasar perhitungan yang jelas dan rinci penting agar pemberian PSO dapat disesuaikan.
Benarkah Kabar Tarif Transjakarta Disesuaikan Status Ekonomi Penumpang? Begini Jawaban Dishub DKI
Artikel ini ditulis oleh
Editor Okti Nur Alifia
Reporter
Sementara ini tarif Transjakarta masih berlaku seperti sebelumnya
Follow
Rekomendasi
