Jokowi `Bagi-Bagi` Rp 100 Miliar untuk Kabupaten/Kota

Presiden Jokowi berniat mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Dia menambahkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan ini.

Dream - Presiden Joko Widodo menjanjikan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar. Akibat penambahan anggaran tersebut, terdapat kenaikan Rp 106 triliun dalam pos belanja transfer ke daerah yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 643,8 triliun dalam APBN-P 2015.

Jokowi menyatakan besaran anggaran pembangunan ini nantinya akan berbeda setiap wilayah karena ditentukan berdasarkan pada indikator tata kelola, indeks korupsi sesuai audit BPK, dan juga luas wilayah serta jumlah penduduk masing-masing daerah.

“ Penambahan dana itu nantinya tidak merata, ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar, dan mungkin ada yang lebih besar,” jelas Jokowi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Rabu, 29 April 2015.

Jokowi menambahkan pemberian dana tambahan sebesar Rp 100 miliar untuk kabupaten/kota itu tidak permanen. Ia menyebutkan, belum tentu pada tahun 2017 mendatang dana tersebut akan diberikan kembali.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan memulai pembangunan infrastruktur.

“ Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ,” paparnya.

Nantinya, apabila penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi akan bergerak karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. (Ism)