Misteri Harta Kekayaan Ferdy Sambo Tak Ada di LHKPN

Reporter : Alfi Salima Puteri
Rabu, 10 Agustus 2022 13:45
Misteri Harta Kekayaan Ferdy Sambo Tak Ada di LHKPN
Sebagai pejabat negara, sudah seharusnya Ferdy Sambo menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Dream - Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Ferdy Sambo diduga memerintah Bharada E untuk menembak Brigadir J hingga meninggal dunia. Status tersangka Ferdy Sambo diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pria kelahiran 9 Februari 1974 itu lulus akademi kepolisian pada 1994. kariernya terus moncer hingga diangkat menjadi Kepala Divisi Propam Polri pada 2020.

Selama 28 tahun berkarier di Korps Bhayangkara dengan berbagai jabatan yang pernah diemban, tentu Ferdy Sambo telah memiliki kekayaan dan melaporkannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Namun, berdasarkan penelusuran pada laman elhkpn.kpk.go.id, yang diakses Dream.co.id pada Rabu 10 Agustus 2022, tidak ada data yang ditampilkan atas nama Ferdy Sambo.

1 dari 2 halaman

e-lhkpn Ferdy Sambo.© Alfi Salima Puteri

Situs tersebut menampilkan pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B.

Sebagai pejabat negara, sudah seharusnya Ferdy Sambo menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2 dari 2 halaman

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan bunyi Pasal 5, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

 

Beri Komentar