Korupsi Dipicu Gaji Rendah? Ini Gaji Pejabat yang Korup

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 18 Januari 2019 16:16

Debat Capres Jokowi-Maruf Amin Dan Prabowo-Sandiaga (Foto: Faizal Fanani/KLY)

Apakah benar gaji PNS bisa memicu korupsi?

Dream – Dalam debat capres yang berlangsung semalam, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan akar korupsi di birokrat Indonesia adalah kesejahteraan pegawai birokrasi rendah. Dia berjanji akan meningkatkan penghasilan pegawai negeri.

“ Penghasilan pegawai negeri kurang, tidak realistis. Prabowo-Sandi akan memperbaiki kualitas hidup birokrat,” kata Prabowo di Jakarta, dikutip dari Cek Fakta, Jumat 18 Januari 2019.

Kalau menjadi presiden, dia akan menaikkan penghasilan PNS dengan menaikkan tax ratio dari 10 persen menjadi 16 persen.

Dikutip dari Liputan6.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah rendahnya gaji PNS menyebabkan korupsi. Capres nomor urut 1 ini menyebut gaji PNS sudah cukup besar. Dia akan terus memperbaiki sistem—perbaikan sistem birokrasi menjadi kunci yang diperlukan.

“ Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar,” kata Jokowi.

Dia mengatakan yang paling penting adalah perampingan birokrasi. Selain itu, bisa juga dengan melakukan rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, dan rekam jejak.

Tak hanya PNS, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga mendapatkan gaji sesuai PNS. Para PPNK juga akan mendapatkan tunjangan sesuai PNS.

Pertanyaannya, benarkah gaji PNS yang rendah bisa memicu korupsi dan berapa gaji pejabat yang korup? Mari kita lihat uraiannya di bawah ini.

1 dari 2 halaman

Ini Hasilnya

Berdasarkan Cek Fakta yang telah diperiksa Tempo.co, dari data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PNS telah menikmati kenaikan gaji yang cukup besar terjadi sejak 2006 hingga 2019.

Kenaikan terbesar pada 2008 yang mencapai 20 persen. Berikut ini adalah rincian kenaikan gaji PNS dari 2006 sampai 2019:

2006: naik 15 persen
2007: naik 20 persen
2008: naik 20 persen
2009: naik 15 persen
2010: naik 5 persen
2011 : naik 10 persen
2012: naik 10 persen
2013 : naik 7 persen
2014: naik 6 persen
2015: naik 6 persen
2019: naik 5 persen (diumumkan Jokowi 16 Agustus)

Sama dengan gaji ASN, gaji hakim di Indonesia juga sudah tergolong tinggi. Gaji hakim pemula bisa mencapai sekitar Rp12 juta.

Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, seorang hakim ad hoc bisa mendapatkan tunjangan Rp20,5 juta-Rp40,5 juta.

2 dari 2 halaman

Lalu, Berapa Gaji Pejabat yang Korupsi?

Korupsi tak melulu disebabkan oleh gaji yang rendah. Seorang pejabat yang bergaji tinggi saja masih bisa melakukan korupsi.

Kita ambil contoh Patrialis Akbar. Hakim konstitusi ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, gaji yang diterima Patrialis sebesar Rp72,85 juta per bulan, dikutip dari Qerja.com.

Contoh lainnya, Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dikutip dari Merdeka.com, gaji setiap bulannya berkisar Rp30 juta-Rp40 juta. Sekjen MK, Jandejri M. Gaffar, mengatakan besarnya tergantung banyaknya siding perkara.

Belum lagi dalam setiap siding perkara di MK, hakim yang menjadi tim siding mendapatkan tunjangan sekitar Rp200 ribu.

Kalau sehari, MK menggelar siding gugatan pilkada atau siding lainnya sebanyak 5 kali, dalam sehari, hakim bisa mendapatkan Rp1 juta.

“ Satu kali sidang kisarannya Rp200 ribu,” kata Janedjri.

Yang terakhir, ada Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov). Pria ini terjerat kasus korupsi e-KTP. Dikutip dari Qerja.com, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok seorang ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, tunjangan yang diterima berupa tunjangan jabatan senilai Rp18,9 juta, tunjangan kehormatan Rp6,69 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp16,47 juta, serta tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp5,25 juta.

(ism)