CISDI Desak Minuman Berpemanis dalam Kemasan Segera Dikenai Cukai, Ini Alasannya

Konsumsi MBDK Meningkat 15 Kali Lipat

Menurut CISDI, pembatasan MBDK harus menjadi perhatian pemerintah karena data menunjukkan bahwa konsumsinya telah meningkat hingga 15 kali lipat, dari sekitar 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter pada 2014. 

Data ini jauh melebihi pertumbuhan jumlah populasi yang meningkat 0,3 kali lipat dari 200 juta ke 255 juta pada periode yang sama.

Peningkatan Penyakit Obesitas dan PTM

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami obesitas meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018. 

Sementara itu tren peningkatan juga terjadi pada prevalensi PTM di Indonesia seperti diabetes, hipertensi, stroke dan gagal ginjal kronis. Saat ini, PTM tercatat sebagai tujuh dari sepuluh penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Rekomendasi Cukai MBDK 20 Persen

Oleh karena itu, dalam risetnya CISDI merekomendasikan tarif cukai MBDK sebesar 20 persen yang diestimasi akan efektif menurunkan konsumsi MBDK 17,5 persen.

“ Berdasarkan hasil studi elastisitas harga permintaan yang kami lakukan, kami mengestimasi penerapan cukai MBDK sebesar 20 persen akan menurunkan permintaan masyarakat rata-rata hingga 17,5 persen,” terang Agus.

Riset elastisitas harga permintaan ini menyatakan rata-rata besaran nilai elastisitas produk MBDK yang diteliti adalah -1,09. Artinya, kenaikan rata-rata harga MBDK sebesar 1 persen akan diikuti penurunan permintaan produk MBDK rata-rata sebesar 1,09 persen.

 “ Kami juga merekomendasikan pengenaan cukai secara volumetric dan/atau berdasarkan kandungan gula karena berdasarkan penelitian ini, keduanya sama-sama efektif dalam mengurangi permintaan produk MBDK dan memaksimalkan pemasukan negara,” Agus menambahkan.

Tanggapan Kemenkes

Usulan penerapan cukai MBDK oleh CISDI didukung lebih dari 13.000 penandatangan petisi dari masyarakat luas dan 21 organisasi masyarakat sipil. 

Menanggapi rekomendasi tarif cukai MBDK CISDI, Doni Arianto, Analis Pusjak PDK sebagai penanggap dari Kementerian Kesehatan yang bergabung secara virtual mengatakan Indonesia memiliki momok masalah kesehatan dengan tren kenaikan jumlah PTM yang juga memberikan kontribusi kematian yang besar di Indonesia. 

“ Pada tahun 1996-2014 dari P2PTM dan data SUSENAS, terdapat peningkatan yang signifikan dalam konsumsi minuman berpemanis di Indonesia. Kenaikan konsumsi ini meningkatkan kasus kenaikan penyakit tidak menular yang berimbas pada kenaikan biaya pelayanan kesehatan. Kami mendukung kebijakan fiskal seperti cukai minuman berpemanis yang dapat mengurangi konsumsi dan mencegah diabetes dan dapat melindungi anak muda," kata Doni.

Tanggapan Dirjen Bea Cukai dan BPOM RI

Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diwakili oleh Oktomuel M.A mengatakan dapat memperkaya kajian Dirjen Bea Cukai.

" Hasil riset ini sangat baik karena merupakan bentuk dukungan dari masyarakat dalam pengenaan tarif pada objek cukai dan penelitian ini dapat memperkaya kajian dari Dirjen Bea Cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan"

Sementara itu Deksa Presiana yang mewakili Direktorat Standaardisasi Pangan Olahan BPOM RI mengatakan perlu adanya penelitian produk MBDK  siap saji yang mengandung gula dan pemanis buatan agar kebijakan cukai yang diambil pemerintah semakin efektif.

" Penelitian ini baik adanya dan kami mendukung cukai MBDK ini. Selain MBDK pada kemasan ritel sebetulnya sudah dievaluasi oleh BPOM RI sesuai Permenkes GGL, perlu ada penelitian produk MBDK siap saji yang juga mengandung gula dan pemanis buatan sehingga kebijakan cukai yang diambil oleh pemerintah nantinya akan semakin efektif," kata Deksa.

Tangan Kementerian Keuangan

Nursidik Istiawan mewakili Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang tergabung secara virtual juga mengatakan bahwa Kementerian Keungan perlu menjadi penengah antara pihak kesehatan, sektor industri dan kementerian terkait.

" Kementerian Keuangan perlu menjadi penengah untuk mengusahakan agar cukai MBDK merupakan mendapatkan titik temu dari pemilik kepentingan kesehatan dan sektor industri baik pelaku industri dan kementerian terkait."

“ Cukai ini perlu diterapkan secara komprehensif dan serentak ke semua produk MBDK, baik yang berpemanis gula maupun berpemanis buatan, serta produk olahan dan siap saji. Ini akan mencegah masyarakat mengalihkan konsumsinya ke produk MBDK lain yang tidak terkena cukai,” ujar tim peneliti CISDI, Olivia Herlinda.

Kesimpulan Empat Rekomendasi CISDI Terkait Cukai MBDK

CISDI merekomendasikan empat kesimpulan kaitannya dengan cukai MBDK.

• Memprioritaskan penerapan cukai MBDK pada 2023.
• Menerapkan cukai MBDK sebesar 20 persen yang diestimasi akan efektif menurunkan konsumsi MBDK hingga 17,5 persen.
• Menerapkan besaran cukai MBDK berdasarkan besaran volume (volumetric) dan atau kandungan gula pada produk.
• Mengenakan cukai pada produk MBDK secara komprehensif, baik ke produk MBDK berpemanis gula maupun berpemanis buatan serta produk MBDK olahan dan siap saji.