Dream - Pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang menjadi biang kerok polusi udara di Jakarta. Tidak tanggung-tangung, pemerintah bakal menjerat pelaku yang menyebabkan polusi dengan hukuman pidana dan denda sekaligus.

kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 19 September 2023.

Rasio menjelaskan, hukuman pidana yang dikenakan bisa mencapai tiga tahun penjara dan denda mencapai Rp3 miliar.

KLHK telah merinci dari 504 jumlah kegiatan usaha yang ada di Jabodetabek, sebanyak 59 di antaranya mempunyai emisi tinggi. 

Sedangkan 49 jenis kegiatan usaha menggunakan pembangkit listrik sendiri dengan pembakaran batu bara.

KLHK kemudian mengidentifikasi 45 perusahaan yang berpotensi mencemari udara dan 21 perusahaan di antaranya telah diberikan sanksi tegas berupa penyegelan dan pemasangan palang penghentian usaha.

Selain itu terdapat sembilan sanksi administrasi yang telah diberlakukan serta dua Pulbaket dan 26 perusahaan dalam proses sanksi administrasi dan 10 dalam pengawasan.

Tindakan yang dilakukan KLHK ini didukung oleh fungsi pengawasan lapis kedua yang sesuai dengan Pasal 22 angka 17, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sanksi yang diberlakukan mencakup berbagai bentuk tindakan mulai dari sanksi administratif yakni penghentian kegiatan, paksaan pemerintah, dan bahkan pembekuan atau pencabutan izin usaha serta sanksi hukum pidana.

kata Rasio.