PNS Bisa Tersenyum, Ini Keputusan Resmi THR dan Gaji ke-13

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 13 Mei 2019 13:45
PNS Bisa Tersenyum, Ini Keputusan Resmi THR dan Gaji ke-13
Alhamdulillah.

Dream – Ada kabar gembira dari pemerintah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, telah menandatangani dua regulasi tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Menkeu memastikan pembayaran THR untuk para PNS akan dicairkan paling lambat H-10 sebelum Lebaran.

Sementara untuk pembayaran gaji ke-13 baru akan cair sebulan setelah atau pada bulan Juni.

Gaji ke-13 yang akan diterima para abdi negar aini ditetapkan sebesar satu bulan gaji.

Dikutip dari setkab.go.id, Senin 13 Mei 2019, Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam PMK ini disebutkan, THR bagi PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yaitu sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum Hari Raya.

Tunjangan ini diberikan untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Untuk penerima pensiun, THR ini berisi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. THR ini tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan intensif,” bunyi Pasal 3 ayat (11) PMK ini.

1 dari 3 halaman

Pencairan THR Paling Cepat H-10 Idul Fitri

Ketentuan pemberian THR ini berlaku juga untuk menteri, pejabat pimpinan tinggi, wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang punya kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya,” bunyi Pasal 9 ayat (1) PMK ini.

Pembayaran THR kepada Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) juga paling cepat dicairkan 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Pembayaran THR terpisah dari pembayaran pensiun dan tunjangan bulanan.


“ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 17 PMK Nomor 58/PMK.05/2019 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 10 Mei 2019 itu.

2 dari 3 halaman

Bagaimana dengan Gaji ke-13?

Mantan pejabat Bank Dunia ini juga meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

“ Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota PolriI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK No. 57 Tahun 2019.

Pemberian gaji ke-13 ditujukan bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Besarannya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Penerima pensiun juga mendapatkan gaji ke-13. Besarannya meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga.

“ Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (13) PMK ini.

3 dari 3 halaman

Gaji ke-13 Dipotong Pajak

Pajak Penghasilan terhadap gaji ke-13 ini, menurut PMK Nomor 57/PMK.05/2019 itu, dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditanggung pemerintah.

Disebutkan dalam PMK ini, dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

“ Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 4 ayat (3) PMK ini.

Pemberian gaji ke-13 juga berlaku untuk pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratif disetarakan atau setingkat menteri dan pejabat pimpinan tinggi, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 yang telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 10 Mei 2019.

Beri Komentar
Detik-detik Bom Bunuh Diri Meledak di Polrestabes Medan