Tak Izinkan Pegawai Nyoblos, Didenda Rp24 Juta?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 26 Juni 2018 08:30
Tak Izinkan Pegawai Nyoblos, Didenda Rp24 Juta?
Pemerintah menetapkan 27 Juni 2018 sebagai libur Pilkada serentak.

Dream – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berlangsung serentak pada besok, Rabu 27 Juni 2018. Untuk menyukseskan pesta demokrasi, pemerintah menetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai libur Pilkada serentak.

" Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak," tulis keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin, 25 Juni 2018, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Selasa 26 Juni 2018.

Perusahaan sebaiknya mematuhi ketentuan pemerintah tersebut. Atau paling tidak mengizinkan para pegawainya menunaikan haknya menyoblos di hari Pilkada tersebut.

Pesan ini sebaiknya dipatuhi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan itu bisa dikenakan sanksi. Sanksinya tertuang di pasal 498 Undang-Undang Pemilu.

“ Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” dikutip dari pasal 498 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Sementara itu, Undang-Undang Pilkada No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa sanksi bagi pihak yang menghalangi orang lain menyalurkan hak suaranya adalah penjara 12 bulan—24 bulan dan denda paling banyak Rp24 juta.

“ Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),” dikutip dari pasal 178 UU Pilkada No. 1 Tahun 2015.

(Sah)

Beri Komentar