Sanksi tersebut berupa skorsing pemberhentian penyaluran Solar subsidi selama 30 hari hingga pemutusan kerja sama.
Dream - PT Pertamina (Persero) memperingatkan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak menyalurkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Perusahaan takkan segan menutup atau menghentikan izin penyaluran BBM jika ditemukan penyelewenangan.
Peringatan tersebut disampaikan Area Manager Communication & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho kepada lembaga penyalur resmi BBM atau SPBU Pertamina yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menurut Brasto, dasar aturan konsumen dan pembelian maksimum untuk solar subsidi adalah Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.
" Pertamina Patra Niaga mengawal secara ketat BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran, dan apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Brasto dilansir dari laman pertamina.com, Senin, 29 Agustus 2022.
1 dari 2 halaman
Brasto menegaskan Pertamina akan menindak tegas bila ada lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM kepada kendaraan yang sudah memodifikasi tangki atau bekerja sama dengan konsumen untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi.
“ Pencatatan manual pembelian Solar subsidi di SPBU yang telah dilakukan selama ini memungkinkan kami untuk melihat adanya transaksi BBM subsidi yang tidak wajar pasca transaksi,” tegas Brasto.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengawalan penyaluran BBM bersubsidi.
Sepanjang tahun 2022, Pertamina Regional Jateng dan DI Yogyakarta mencatat terdapat 5 kasus yang telah diungkap oleh kepolisian, seperti penggunaan tangki BBM kendaraan modifikasi untuk membeli solar di SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali secara ilegal.
Lebih jauh, Brasto menerangkan bahwa selain jerat pidana, Pertamina telah mengatur sanksi bagi lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi dengan tidak tepat sasaran.
2 dari 2 halaman
Sanksi tersebut berupa skorsing pemberhentian penyaluran Solar subsidi selama 30 hari hingga pemutusan kerja sama.
“ Bagi masyarakat maupun konsumen yang membutuhkan informasi dan menyampaikan keluhan seputar produk dan layanan dari Pertamina, dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.
Brasto juga mengimbau apabila masyarakat mengetahui ada tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, dapat segera melapor ke kepolisian terdekat.
