Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki utang sebesar Rp7.000 triliun, namun semua utang itu produktif. Artinya, seperti utang untuk pembangunan jalan tol.
Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan utang pemerintah Indonesia merupakan yang terkecil dibandingkan negara-negara maju di dunia.
" Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia," kata Luhut saat Ground Breaking pembangunan jalan tol seksi 3 Cileles - Panimbang di Pandeglang, Banten, dikutip dari Merdeka.com, Kamis, 18 Agustus 2022.
Jika menggunakan perhitungan utang terhadap produk domestik bruto (PDB), Luhut mengatakan, beban utang yang dimiliki Indonesia hanya mencapai 40 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan kondisi keuangan negara-negara maju yang memiliki rasio hingga 100 persen dari PDB.
" Kami minta bapak-bapak dan teman di daerah jangan dengar bicara aneh-aneh dan tidak jelas, karena pemerintah tahu benar yang dilakukan," katanya menjelaskan.
Selain lebih kecil dilihat dari PDB, Luhut juga memastikan utang Rp7.000 triliun yang dimiliki Indonesia merupakan utang produktif. Utang tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan tol yang tentu akan dikembalikan kepada pihak yang memberikan pinjaman.
" Oleh karena itu, jangan sampai proyek tersebut ditipu oleh informasi-informasi yang salah dan pemerintah itu pintar-pintar dan tidak bodoh," ucap Luhut.
1 dari 4 halaman
Perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dipastikan sudah memperhitungan dengan benar kebutuhan anggaran termasuk besaran keuntungan dari investasi (return on investment/RoI) yang ditanamkan.
Menurut dia, pembangunan jalan tol Serang - Panimbang sepanjang 85 km dipastikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Banten. Selain itu juga mendukung percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).
Sebagai informasi, utang pemerintah tercatat terus meningkat secara agresif dari 2015 silam. Peningkatan utang seiring kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa pernah mencatat, utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 saja mencapai Rp4.772 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, Jumlah setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.
2 dari 4 halaman
Di sisi lain, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2022 turun menjadi US$411,5 miliar atau sekitar Rp6.065 triliun, dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 415,7 miliar (Rp6.114 triliun).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menuturkan, penurunan total utang ini dampak dari turunnya utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
" Adapun secara tahunan, posisi Utang Indonesia dari Luar Negeri terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy)," jelasnya.
Tren penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah pada kuartal I 2022 masih berlanjut. Posisinya dari USD 196,2 miliar, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar US$ 200,2 miliar.
Secara tahunan, pertumbuhan Utang Luar Negeri pemerintah terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0 persen (yoy).
3 dari 4 halaman
Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas. Serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Selain itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, Jumlah setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebut, rasio utang pemerintah sekarang sudah menurun.
4 dari 4 halaman
" Jadi utang pemerintah itu rasionya malah turun, jadi lebih bagus," katanya di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dikutip dari Merdeka.com, Kamis, 18 Agustus 2022.
Susi mengatakan, penurunan utang pemerintah ini karena sudah dilakukan pembayaran. Sehingga rasionya masih jauh ke 40 persen.
" Per akhir Juli kemarin itu sangat bagus 37,91 persen sangat bagus, jauh dibawah 40 persen," kata dia.
Susi mengatakan, total Utang Indonesia masih lebih rendah dari negara lainnya. Misalnya Jepang yang rasio utangnya mencapai 229 persen dan Singapura yang mencapai 119 persen dari masing-masing Produk Domestik Bruto.
" Bandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang 229 persen, Singapura 159 persen," kata dia.
Sehingga dia memastikan pengelolaan utang pemerintah masih bisa dikendalikan.
" Jadi aman pokoknya," kata dia.
