Anies Baswedan Wajibkan Masker Kain Dua Lapis

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 12 Januari 2021 11:43
Anies Baswedan Wajibkan Masker Kain Dua Lapis
Masker yang boleh dipakai hanya masker medis dan masker kain. Ini syaratnya.

Dream - Untuk menekan semakin tingginya kasus Covid-19, DKI Jakarta resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat pada 11-25 Januari 2021.

Kebijakan ini dijalankan menyusul instruksi Pemerintah Pusat untuk memberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PSBB ketat ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Salah satu hal yang dimuat dalam ketentuan tersebut yaitu mengenai tata cara pengunaan masker.

Dalam Pasal 3 Pergub, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan standar masker yang wajib digunakan di Jakarta selama masa PSBB ketat atau PPKM.

Dari jenisnya, terdapat dua masker yang boleh dipakai yaitu masker bedah dan masker kain. 

Masker bedah ditetapkan harus memenuhi standar berikut:

a. Bacterial Filtration Efficiency lebih dari 98,
b. Particle Filtration Efficiency lebih dari 98, dan
c. Fluid Resistance minimal 120 mmHg.

Sedangkan standar masker kain yang harus terpenuhi yaitu:

a. Berbahan katun dan memiliki lapisan minimal dua lapis,
b. Menggunakan pengait telinga dan tali elastis atau tali non-elastis yang panjang untuk diikatkan ke belakang kepala sehingga masker dapat pas di wajah dan tidak kendur,
c. Memiliki perbedaan warna di kedua sisi agar dapat diketahui bagian dalam dan luarnya,
d. Mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran, dan
e. Dapat menutupi area hidung, mulur, dan bawah dagu dengan baik.

Sumber: Merdeka.com/Yunita Amalia

1 dari 2 halaman

BPJPH Tunggu Surat Ketetapan Halal MUI Soal Vaksin Sinovac

Dream - Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum dapat menerbitkan sertifikasi kehalalan untuk vaksin Sinovac. Meski Komisi Fatwa MUI sudah menyatakan vaksin tersebut suci dan halal, BPJPH masih menunggu hasil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

" Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan," ujar Kepala BPJPH, Sukoso.

Sukoso mengatakan, BPJH juga menunggu fatwa lengkap MUI. Juga terus berkoordinasi baik dengan Komisi Fatwa MUI maupun dengan LPPOM.

" Insya Allah, setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac," kata Sukoso.

Dia pun menjelaskan terdapat tujuh proses yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat halal. Proses tersebut yaitu permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, kemudian penerbitan sertifikasi halal.

" Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2021 ke BPJPH," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Proses Selanjutnya

Setelah mendapat permintaan, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai pilihan pemohon yaitu LPPOM MUI. BPJPH pun menyerahkan dokumen permohonan kepada LPPOM MUI setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap.

" Lalu LPPOM melakukan audit ke China. Mereka melakukan pemeriksaan atau pengujian produk, biasanya 40 hingga 60 hari kerja," ucap dia.

Dokumen hasil pemeriksaan/pengujian produk dari LPPOM kemudian diverifikasi oleh BPJPH. Selanjutnya, Komisi Fatwa menggelar sidang fatwa halal terbit keputusan penetapan halal produk sebagai bahan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

" Jadi, sekarang BPJPH sedang menunggu surat ketetapan halal resmi dari MUI. Sertifikat Halal vaksin Sinovac segera terbit setelah diterbitkan hasil lengkap ketetapan halal MUI. Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal Jaminan Produk Halal," ucap Sukoso.

 

Beri Komentar