Pemerintah Kaji Tes Cepat Covid-19

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 19 Maret 2020 11:12
Pemerintah Kaji Tes Cepat Covid-19
Dengan begitu, pemeriksaan bisa dilakukan di semua laboratorim kesehatan di seluruh Indonesia.

Dream - Juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah akan mengkaji tes cepat, atau rapid test, untuk virus corona di tubuh manusia. Tes cepat ini dilakukan dengan menggunakan sampel darah pasien.

" Tes akan menggunakan spesimen darah, tidak menggunakan apusan tenggorokan, tapi menggunakan serum darah yang diambil dari darah," kata Yuri, Rabu, 17 Maret 2020.

Yuri menyebut, penggunaan pengambilan tes cepat ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya, tidak dibutuhkannya laboratorium bio-security level dua.

Dengan begitu, pemeriksaan bisa dilakukan di semua laboratorim kesehatan di seluruh Indonesia. Hanya saja, kata dia, tes cepat ini memerlukan pembanding spesimen dari seorang yang terinfeksi selama sepekan.

" Kita butuh reaksi immunoglobulin dari seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu karena kalau belum seminggu terinfeksi atau terinfeksi kurang dari seminggu, pembacaan immunoglobulin-nya akan menampilkan gambarna negatif," ucap dia.

Kebijakan tes cepat ini diambil sebagai upaya meningkatkan kebijakan isolasi mandiri di rumah. " Karena itu, tanpa kesiapan untuk memahami dan mampu melaksanakan isolasi diri maka kasus positif akan berbondong-bondong ke rumah sakit, padahal belum tentu membutuhkan layanan rawatan rumah sakit," kata dia.

1 dari 4 halaman

BIN: Puncak Penyebaran Covid-19 Terjadi di Bulan Puasa

Dream - Deputi Bidang Intelijen Teknologi Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI Afini Boer, memperkirakan puncak penyebaran virus corona, Covid-19, di Indonesia, terjadi sekitar 60-80 hari sejak pengumuman kasus positif pertama pada 2 Maret 2020.

" Dengan rumus matematika kita memperkirakan dengan variabel suspected infected dan recovery, model menunjukkan akan masuk masa puncak di 60 sampai 80 hari," kata Afini, Jumat 13 Maret 2020.

Prediksi tersebut diharapkan membantu pemerintah membuat langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi penyebaran Covid-19. Selain itu, juga menjadi upaya penanganan yang bakal diambil.

" Tapi kalau langkah-langkah maksimal bisa tidak mencapai itu dan grafiknya tidak terlalu tinggi. Tentu kami berharap dengan model ini bisa membuat langkah-langkah antisipatif," kata dia.

Berdasarkan perhitungan tersebut, kata dia, puncak penyebaran Corona Covid-19 diperkirakan terjadi pada masa bulan Ramadan.

" Jadi kalau kita hitung-hitung, masa puncak itu mungkin jatuhnya di bulan Mei, berdasarkan permodelan ini. Bulan puasa," ucap dia.

2 dari 4 halaman

Bahaya Super Spreader

Dia mengatakan, tantangan yang harus diperhatikan dalam penanganan Covid-19, yakni terkait adanya gejala asimtomatik.

" Kemudian ada suatu gejala lagi kita lihat super spreader. Jadi satu orang itu bisa menularkan pada banyak orang. Ini terjadi di Korea Selatan, di satu gereja seorang wanita menyebarkan kepada banyak sekali orang," kata dia.

Dia menambahkan, upaya penanganan pun sudah disiapkan. Ada dua upaya penanganan yang akan dilakukan. " Pertama, containment. Kita membatasi suatu wilayah. Dilakukan isolasi atau bisa bersifat self isolation (isolasi mandiri). Lalu ada contact tracing. Kemudian restriksi perjalanan," kata dia.

" Kalau seandainya infeksi sudah menurun baru kita lakukan mitigasi. Mitigasi sehingga terjadi penurunan," ucap dia.

Afiani mengatakan, kombinasi pendekatan containment dan mitigasi akan dilakukan ketika yang terinfeksi masih sedikit. " Kalau sudah diatasi baru kita lakukan mitigasi," kata dia.

Sumber: Liputan6.com

3 dari 4 halaman

Ketua Tim Riset Corona Sarankan Lockdown Kepulauan, Seperti Apa?

Dream - Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom, menyarankan langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi sebaran virus corona. Dia menyarankan agar pemerintah membuat lockdown yang bersifat kepulauan.

" Lockdown bisa dilakukan, tetapi tidak berdasar pada wilayah administrasi karena dimungkinkan timbul dampak-dampak yang tidak kecil. Sebaiknya dilakukan lockdown kepulauan mengingat Indonesia negara kepulauan, maka air laut sebagai isolator terbaik," kata Nidom, Selasa. 17 Maret 2020.

Nidom menyadari proses ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi bisa tuntas.

" Misal di Pulau Jawa, dengan asumsi 1% penduduk yang terisiko infeksi, maka dibutuhkan fasilitas untuk 1 juta pasien. Untuk itu bisa dilakukan hal-hal ini," kata dia.

Pertama Pulau Jawa menjadi satu kesatuan penanganan. " Semua gubernur dan bupati/wali kota menjadi satu kesatuan dan tidak mengambil kebijakan sendiri-sendiri," kata dia.

4 dari 4 halaman

Buat Disinfektan Masal

Nidom menghitung kapasitas rumah sakit di seluruh Pulau Jawa. Bila dirasa jumlahnya kurang, bisa menggunakan tenda-tenda milik militer dan Polri.

" Jika masih belum terpenuhi, bisa gunakan masjid-masjid dan rumah ibadah sebagai RS darurat," kata dia.

Selain itu, Nidom juga menyarankan agar, 

- Sekolah dan kantor-kantor tidak diliburkan.

- Kerahkan semua mahasiswa bidang kesehatan (kedokteran, perawat, dll) dengan bimbingan dosen masing-masing untuk bantu perawatan.

- Kerahkan semua laboratorium (pemerintah dan swasta) dan mahasiswa bidang biologi dan kimia untuk ikut uji diagnostik.

- Siswa-siswa SMA bisa dikerahkan untuk buat disinfektan di sekolah masing-masing dengan disupervisi oleh mahasiswa Teknik Kimia dan Mipa

- Siswa SMP dikerahkan untuk bantu kebersihan dan penyemprotan lingkungan. Jadi yang diliburkan hanya siswa SD/PAUD saja.

- Ibu-ibu RT menyiapkan konsumsi dan empon-empon

- Para pemuka agama menggaungkan/memimpin munajat untuk keselamatan.

" Semoga wabah Corona menjadi gerakan Solidaritas Nasional melawan Corona dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com

Beri Komentar