petugas haji

Pangkas Masa Tinggal Haji Biar Biaya Terjangkau

Menag usulkan perubahan skema masa tinggal jemaah dan petugas haji.

Foto: Kemenag.go.id

Dream - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan masa tinggal jemaah haji di tanah suci dipersingkat. Cara ini diharapkan dapat lebih menekan biaya haji.

Usul itu disampaikan saat Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M yang digelar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

“Jika bisa diperpendek, jemaah akan merasa senang. Tolong dicari bagaimana cara memperpendek. Paling tidak 35 hari,"
kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Bandung, Rabu, 6 September 2023.

Kemenag.go.id.

Selain masa tinggal, Menag juga meminta pengaturan ulang pola penugasan petugas haji. Selama ini, petugas dalam satu Daerah Kerja (Daker) berangkat dan pulang bersama-sama setelah berakhirnya musim haji.

"Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan," kata pria yang akrab disapa Gusmen itu.

Menag mengusulkan, skema pemberangkatan petugas dapat dilakukan dalam dua gelombang demi memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji.

"Bisa dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang seminggu setelah Armuzna pulang. Gelombang kedua berangkat seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh,"
ujar Menag.

Kemenag.go.id.

Pada kesempatan yang sama, Menag juga meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dimatangkan.

"Istithaah jemaah yang paling jadi persoalan adalah istithaah kesehatan. Saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan," pesan Menag

"Biasanya jemaah jika sudah kadung lunas, tidak enak kalau tidak diloloskan,"

tambahnya.

Yaqut Cholil meminta persoalan skema penetapan istithaah kesehatan ini dikaji meski disadari usulannya ini tidak populer.

Menag berharap agar penetapan skema istithaah ini dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah.

Kemenag.go.id

"Ini dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang paling tepat dan baik ke jemaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,"

ujar Yaqut Cholil.

Dukungan Komisi VIII DPR

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily menyambut usulan Menag terait proses screening sebelum pelunasan.

"Ini sangat baik dan akan dipertimbangkan oleh kami dalam proses penyelenggaraan haji 2024," ujar Tb Ace Hasan Syadzily.

Sejalan dengan itu, Komisi VIII juga berkomitmen untuk membahas evaluasi penyelenggaraan haji lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ace ini juga ingin pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dipercepat.

"Kami menargetkan pembahasan BPIH 1445 H bisa diselesaikan antara Oktober atau November 2023. Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses penyelenggaraan ibadah haji 2024,"

tegasnya.

Ace berharap Rakernas Evaluasi ini bisa mencari dan menemukan hal-hal yang dirasakan jemaah perlu diperbaiki.

Hal itu penting untuk perbaikan kualitas pelayanan di tahun mendatang.

"Komisi VIII juga punya catatan dan itu bagi kami perlu terus diperbaiki. Terima kasih atas kerja keras Kementerian Agama. Semoga layanan haji akan lebih baik di tahun mendatang,"

tandasnya.

Kemenag.go.id.