"Biarkan sajalah pemerintah dengan sikap dan pandangannya dan kita umat Islam dengan sikap dan pandangan kita sendiri."
Dream - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, tak masalah dengan sikap pemerintah Indonesia yang menolak boikot terhadap produk Prancis, Emmanuel Macron, sebagai buntut ujaran yang dinilai anti-Islam.
Anwar meminta umat Islam di Indonesia tidak ambil pusing dengan sikap pemerintah yang tidak memboikot produk-produk Prancis. Menurut dia, umat Islam di Indonesia punya sikap sendiri.
" Ya biarin saja, tidak masalah. Umat Islam tidak usah pusing memikirkan hal tersebut. Biarkan sajalah pemerintah dengan sikap dan pandangannya dan kita umat Islam dengan sikap dan pandangan kita sendiri," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 November 2020.
" Pemerintah tentu dalam hal ini punya pertimbangan sendiri dan kita umat Islam juga punya pertimbangan sendiri," tambah dia.
1 dari 4 halaman
Hak Pribadi Umat Islam
Menurut Anwar Abbas, umat Islam tak usah khawatir atas langkah pemerintah yang dinilai berbeda dari sikap sejumlah umat Islam itu.
Asal pemerintah tak menghalang-halangi maksud umat Islam untuk memboikot produk Prancis, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, semuanya tak masalah.
" Yang penting bagi kita asal pemerintah tidak menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan maksud dan keyakinannya. Itu saja menurut saya sudah cukup karena masalah umat Islam akan memboikot atau tidak itu merupakan hak dari umat Islam sendiri," tegas Anwar Abbas.
2 dari 4 halaman
Minta Macron Minta Maaf
Anwar menambahkan, umat Islam bebas untuk memboikot produk Prancis sampai Presiden Macron meminta maaf secara terbuka.
" Jadi sebagai umat yang punya harga diri, kita bebas untuk memboikot dan untuk tidak membeli barang-barang dari Prancis tersebut sampai Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam," pungkas dia.
3 dari 4 halaman
Kebijakan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia tegas menyatakan untuk tak mengikuti seruan pemboikotan produk Prancis yang dikampanyekan sejumlah kalangan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, mengatakan itu karena isu yang terjadi di Prancis di luar dari konteks perdagangan.
" Karena kasus tersebut menyangkut isu non-trade, sejauh ini tidak ada langkah-langkah yang Kemendag lakukan," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Senin 2 November 2020.
4 dari 4 halaman
Dipastikan jika sejauh ini pemerintah tidak mempermasalahkan atau masih membebaskan produk-produk asal Prancis. Mengingat, tidak ada larangan atau pemboikotan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
" Betul, tidak ada larangan," singkat dia.
Sumber: Merdeka.com
