Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali bukan kebijakan lockdown, melainkan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Pertama ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat yang pertama," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis 7 Januari 2021.

Menko Perekonomian juga meminta masyarakat untuk tidak panik, dengan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah untuk pemberlakuakn PSBB di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota pada 11-25 Januari 2021.

"Yang kedua masyarakat tidak panik, jangan panik. Ketiga bentuk kegiatan ini mencermati pengembangan Covid-19 yang ada kita lihat pada kondisi hari ini kasus aktifnya ada di 112.593 orang " ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kebijakan itu diambil mencermati perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah daerah yang meningkat sejak Rabu, 6 Januari 2021 jumlah kasus aktif mencapai 112.593 kasus, meninggal dunia mencapai 23.296 dan tingkat kesembuhan mencapai 652.513.

Secara nasional, lanjut dia, tingkat kesembuhan rata-rata di Indonesia mencapai 82,76 persen dan kematian mencapai 2,95 persen.

Airlangga menambahkan, laju pertambahan kasus dalam minggu terakhir terjadi peningkatan sebesar 7,3 persend ari 48.434 kasus pada 21-28 Desember 2020 menjadi 51.986 kasus pada 28 Desember 2020-4 Januari 2021.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

PSBB Diperketat Berlaku Pekan Depan, Mall Wajib Tutup Jam 7 Malam

Dream – Pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada semua daerah untuk memperketat mobilitas masyarakat untuk mencegah infeksi virus Covid-19 di daerahnya. Pemerintah juga mengeluarkan poin-poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat.

Khusus untuk daerah di provinsi Jawa dan Bali, pemerintah telah meminta diberlakukannya pengetatan PSBB yang mulai berjalan selama periode 11-25 Januari 2021

“ Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu 6 Januari 2021.

Untuk menetapkan pengetatan pemberlakukan PSBB, pemerintah telah mengeluarkan delapan poin aturan. Pertama, membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen. Aktivitas bekerja di kantor perlu dilakukan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

“ Ketiga, sektor esensial yang sudah kita ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat,” kata Airlangga.

Operasional Mall Hingga 19.00

Keempat, Airlangga menyebut jam buka pusat perbelanjaan hingga jam 19.00. Pemerintah juga membatasi jumlah pengunjung makan di tempat sebanyak 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk membatasi kapasitas sebesar 50 persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

“ Fasilitas umum dan kegiatan budaya dihentikan sementara (serta) kapasitas dan jam operasional moda transportasi diatur,” kata dia.

PSBB Diperketat Diberlakukan di Jawa-Bali Mulai Pekan Depan

Dream - Pemerintah mengeluarkan imbauan kepada seluruh daerah untuk memperketat mobilitas masyarakat untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru. Khusus untuk daerah di Jawa dan Bali, Pemerintah meminta para kepala daerah memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

" Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Istana Negara.

Pembatasan diterapkan berdasarkan empat parameter yang telah disusun Pemerintah. Parameter tersebut yaitu daerah yang memiliki tingkat kematian di atas rata-rata nasional sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional sebesar 82 persen, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional sebesar 14 persen dan tingkat keterisian atau okupansi rumah sakit di atas 70 persen.

" Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas ini nanti pak gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten kota dengan perkada (peraturan kepala daerah) di mana nanti Pak Mendagri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah," kata Airlangga.

Daerah Terkena Pembatasan

Airlangga menyatakan pembatasan ini berlaku khususnya untuk provinsi di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Sebab seluruh provinsi tersebut dinyatakan memenuhi salah satu dari empat parameter yang telah ditetapkan.

" Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemda, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut dan itu di kabupaten kota yang sudah dilihat datanya," kata Airlangga.

Berikut rincian daerah di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami pengetatan PSBB.

1. DKI Jakarta, seluruh kota administratif di Jakarta.
2. Jawa Barat, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
3. Banten, yaitu Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
4. DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo.
5. Jawa Tengah, yaitu Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya,
6. Jawa Timur yaitu Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu serta Surabaya Raya terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.
7. Bali, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.