Belajar dari Kasus Pati, Pemimpin Daerah Jangan Berjarak dengan Rakyat

Persoalan di Pati bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait kemandirian fiskal.

DREAM.CO.ID - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai peristiwa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi pembelajaran bahwa relasi antara kepala daerah dan warganya seharusnya tidak menimbulkan jarak.

“ Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujar Rifqi dalam pesan singkat kepada Parlementaria, Kamis (14/8/2025).

Ia menambahkan, persoalan di Pati bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait kemandirian fiskal. Saat ini, sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga sangat bergantung pada transfer dana pusat melalui APBN.

Ketika APBN harus mengalami efisiensi dan refocusing untuk program prioritas, banyak daerah menjadi tidak siap. Kondisi itu mendorong sejumlah kepala daerah mencari cara meningkatkan PAD, salah satunya dengan menaikkan pajak daerah. Namun kebijakan tersebut menimbulkan gejolak karena situasi ekonomi daerah maupun nasional sedang penuh dinamika dan belum stabil. Akibatnya, kebijakan kenaikan pajak dipandang tidak populer dan menuai kritik masyarakat.

“ Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Meski demikian, Rifqi menekankan bahwa polemik di Pati tidak seharusnya berakhir dengan DPRD menggunakan hak menyatakan pendapat, apalagi hingga pemakzulan Bupati. Menurutnya, hal itu masih bisa dicegah bila ada mekanisme kontrol dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah kebijakan yang dinilai belum tepat.

“ Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” pungkasnya.