Buntut Bentrok Demo DPR, Mahasiswa Pendarahan di Otak

Observasi

Kabid Humas RSPP, Agus W Susetyo mengatakan, korban yang dirawat di ruang ICU saat ini dalam keadaan baik dan stabil.

" Tidak mendapatkan support nafas, support hemodinamik atau tekanan darah, pasien full penuh sadar," kata Agus.

Saat ini, RSPP masih melakukan observasi selama 24 jam ke depan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Selain itu, korban yang dirawat lainnya mengalami trauma benda tumpul di kepala. Kondisinya pun saat ini dalam keadaan stabil.

" Yang ketiga yang trauma tulang belakang juga baik dengan cosposmentis kesadaran penuh," ujar dia.

Ketiga pasien tersebut saat ini mendapat perawatan penuh oleh dokter syaraf, untuk proses kesembuhannya.

" Untuk yang di ICU ditangani oleh dokter spesialis bedah syaraf dan dokter syaraf, neurologi. Untuk yang luka tulang belakang ditangani oleh ahli ortopedi dan yang satu lagi yang trauma kepala itu ditangani dokter syaraf," kata Agus.

Biaya Pengobatan Korban Aksi Demonstrasi Ditanggung Dinkes DKI

Dream - Kabid Humas Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Agus W Susetyo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan mahasiswa yang menjadi korban saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI.

" Biaya perawatan itu dijamin oleh dinas kesehatan sepenuhnya," ujar Agus di RSPP, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Agus berujar, pengelola RSPP berfokus pada proses penyembuhan pasien. Total, RSPP menerima 90 mahasiswa dari berbagai daerah, tiga diantaranya saat ini masih dirawat secara intensif dan salah satunya harus mendapat perawatan di ruang ICU.

" Kami dari RSPP hanya berkomitmen untuk memberikan penanganan terbaik kepada ketiga pasien ini," kata dia.

Ketiga pasien itu mengalami luka trauma benturan benda tumpul. Meski demikian, RSPP tidak dapat menjelaskan penyebab luka tersebut secara pasti.

Selain itu, RSPP juga tak bisa mengungkapkan identitas ketiga mahasiswa yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi kemarin. RSPP menegaskan pengungkapkan identitas harus melalui persetujuan dari keluarga.

" Sementara 3 orang ini laki-laki dengan usia 1 orang 19 tahun dan yang 2 orang 20 tahun," kata Direktur RSPP, dr. Kurniawan Iskandarsyah.

Aksi Awkarin Bagi-bagikan Makanan untuk Massa Demonstran

Dream - Awkarin mencuri perhatian di tengah-tengah demo mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta. Dara bernama asli Karin Novalinda ini terlihat membagi-bagikan nasi kotak kepada para mahasiswa.

Dalam aksi demo Selasa 24 September 2019 itu, Awkarin terlihat memakai baju hitam lengan panjang. Dia dan timnya menenteng plastik merah. Isinya kotak berisi makanan.

Fotonya tertangkap layar seorang demonstran. " Aku salut sama kamu kak!" tulis seorang warganet.

aku salutt sama kamu kak!! pic.twitter.com/lyCFJAU7Hf

— ð��² (@asalsalann) 

September 24, 2019

Melalui Twitter, Awkarin menulis sedang mengantarkan 3.000 nasi kotak buat pendemo. Dia butuh perjuangan untuk menembus mahasiswa yang menyemut di depan gedung dewan.

" Hari ini sepertinya semua kerjaanku harus di-postpone demi mengantarkan untuk mereka yang sudah hebat dan lelah seharian di jalan. Doakan kami!" tulis Awkarin.

Perjuangan banget mau nganterin 3000 nasi kotak buat kakak2 yg lg demo :”)
Hari ini sepertinya semua kerjaanku harus dipost pone demi mengantarkan makanan untuk mereka yang sudah hebat dan lelah seharian dijalan. Doakan kami! â�¤ï¸ï¿½

— karin novilda (@awkarin) 

September 24, 2019

Pesan untuk Kaum Muda

Awkarin tak hanya berbagi kotak nasi. Di hadapan 4,7 juta pengikutnya di Instagram, Awkarin menyuarakan aksi dan pergerakan kaum muda.

" Agenda hari ini di depan gedung DPR. Jangan sekadar tunda RKUHP, TOLAK DAN BATALKAN RKUHP. JANGAN BATASI RUANG GERAK WANITA," tulis Awkarin di Instagramnya.

Keren Awkarin. pic.twitter.com/mG0StVAnkT

— ™ (@mmaryasir)

September 24, 2019

Awkarin meminta anggota parlemen menyuarakan aspirasi rakyat. " Mau jadi apa negara ini kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin?" tanya dia.

" Buat yang cuma koar koar aksi demonstrasi tidak merubah keadaan, lalu kita harus bagaimana? Duduk manis dan diam ketika hak hak kita DIPERKOSA NEGARA?" ucap dia.

      View this post on Instagram

Agenda hari ini di depan gedung DPR. Jangan sekedar tunda RKUHP, TOLAK DAN BATALKAN RKUHP. JANGAN BATASI RUANG GERAK WANITA. Tolong representasikan namamu itu wahai pejabat Dewan PERWAKILAN Rakyat. Mau jadi apa negara ini kalau YANG KAYA MAKIN KAYA, YANG MISKIN MAKIN MISKIN? Buat yang cuma koar koar aksi demonstrasi tidak merubah keadaan, lalu kita harus bagaimana? Duduk manis dan diam ketika hak hak kita DIPERKOSA NEGARA?#TOLAKRKUHP #SAVEKPK #SEMUABISAKENA

A post shared by karin novilda @thisisnotkarin (@awkarin) on Sep 24, 2019 at 2:05am PDT

Tak berhenti di satu unggahan, Awkarin juga menyindir perlakuan anggota DPR di Twitter miliknya.

Pengesahan 5 RKUHP Ditunda, Wiranto: Demonstrasi Nggak Penting Lagi

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menilai aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dipersoalkan publik.

Wiranto mengatakan DPR sepakat menunda pengesahan lima RUU seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan.

" Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah, untuk lebih mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-undang pemasyarakatan, KUHP itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi," kata Wiranto, Selasa, 24 September 2019.

Wiranto mengatakan, sebaiknya mahasiswa atau masa aksi menyampaikan pendapat melalui jalur yang lebih terhormat ketimbang turun ke jalan berunjuk rasa.

" Yakni dialog yang konstruktif baik dengan DPR, nanti DPR yang akan dilantik atau pemerintah," ucap dia.

Pada akhir masa jabatannya, DPR menjadwalkan akan mengesahkan delapan RUU. Namun, hanya tiga beleid yang disahkan, yakni RUU KPK, RUU MD3, dan RUU Tata Cara Pengelolaan Pembuatan Undang-Undang.

Dalam sejumlah aksi, massa diketahui tidak hanya menuntut kepada DPR untuk tidak mengesahkan RUU yang sudsh ditunda itu, tapi juga membatalkan RUU KPK.

Tapi, RUU untuk lembaga anti rasuah itu sudah keburu disahkan oleh wakil rakyat.