Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Dream - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan usulan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini agar tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah konsultasi dengan pakar epidemologi.
Untuk saat ini, Khofifah hanya bisa memastikan masa PSBB Transisi akan diperpanjang untuk wilayah Malang raya.
" (Usulan PSBB Surabaya) akan dikoordinasikan dengan pakar epidemiologi," ujar Khofifah, dikutip dari Pojoksatu.
Untuk penerapan PSBB di Malang Raya rencananya akan diperpanjang selama tujuh hari ke depan.
" Hari ini (Minggu, 7 Juni 2020) adalah hari pertama perpanjangan transisi untuk tujuh hari ke depan," kata dia.
PSBB Surabaya telah berjalan selama tiga bulan dalam tiga tahap dan berakhir hari ini, Senin, 8 Juni 2020. untuk saat ini belum ada keputusan apakah PSBB di Surabaya diperpanjang atau tidak.
Usulan PSBB tidak diperpanjang juga diajukan Bupati Gresik dan Plt Bupati Sidoarjo. Meski begitu, usulan tersebut masih dalam pembahasan.
Dream - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengusulkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di wilayahnya tidak diperpanjang. Dia ingin menekan penularan Covid-19 dengan memperketat protokol kesehatan.
" Mudah-mudahan usulah saya diterima. Kita tidak lakukan itu (perpanjangan PSBB) tapi protokol kesehatan harus diperketat," ujar Risma, dikutip dari Merdeka.com.
Risma mengatakan beberapa alasan yang mendasari usulannya yaitu masalah ekonomi dihadapi masyarakat akibat penerapan PSBB. Juga tren pasien positif Covid-19 yang sembuh terus meningkat.
Protokol kesehatan, kata Risma, harus diperketat karena juga menyangkut masalah ekonomi warga. " Jangan sampai kemudian dia tidak bekerja dan tidak bisa bekerja juga," kata dia.
Sementara persoalan yang menjadi kekhawatiran Risma yaitu para pegawai hotel, restoran, mal, dan pekerja yang terdampak PSBB. Jika PSBB kembali diperpanjang, bukan tidak mungkin akan terjadi pemberhentian kerja.
" Kan tidak mungkin membayar orang tapi nganggur, sedangkan hotel, restoran, mal, dan toko-toko itu tidak ada pendapatan," ucap Risma.
Risma melanjutkan meski nanti PSBB dilonggarkan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Tidak hanya di hotel, restoran dan mal melainkan juga warung makan dan berbagai sektor usaha lainnya.
" Bahkan, nanti kita juga atur pembayarannya, cara menggunakan uang dan cara menerima uangnya itu," terang Risma.
Selanjutnya, Risma juga mengupayakan rapid test massal khusus untuk pegawai mal, toko swalayan, pasar swalayan, serta toko-toko yang ada di Surabaya. Sehingga ketika berlaku new normal, tidak ada kekhawatiran lagi pada warga saat berbelanja.
" Mudah-mudahan nanti kami punya alat uji cepat, nanti kita akan prioritaskan mereka-mereka ini. Jadi, kita tahu positioningnya, sehingga para pengunjung itu akan merasa aman, termasuk petugas kebersihan, satpam dan pegawai lainnya," kata dia.
Sumber: Merdeka.com/Erwin Yohanes
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN