Tularkan Pancasila ke Anak Kekinian, Jokowi: `Titip Sama Sad Boys & Sad Girls`

Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi Duga Ada yang Ingin Menjerumuskannya

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan jabatan presiden selama tiga periode dan dipilih oleh MPR. Dia menilai usulan tersebut kemungkinan muncul dari tiga pihak dengan motif yang berbeda-beda.

" Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi, Senin, 2 Desember 2019.

Jokowi mengatakan, dia sejak awal menolak rencana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jokowi mengakui dia ingin tetap terpilih oleh rakyat.

" Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ingin produk dari pemilihan langsung," ucap dia.

Jokowi meminta persoalan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak dilebar-lebarkan. Dia menilai alangkah baiknya semua pihak fokus terhadap masalah ekonomi global.

" Jangan melebar kemana-mana, kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Tolak Pilpres Lewat MPR, Jokowi: `Saya Ini Produk Pilihan Langsung`

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dia menyebut pemilihan langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas.

" Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)?" kata Jokowi, dalam keterangan resmi yang dibagikan juru bicara Presiden Fadjorel Rahman, Jumat, 29 November 2019.

Fadjroel menyampaikan, presiden mengaskan sikap politik pemerintah mengenai gagasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan konsesus dan cara terbaik untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia.

Menurut Fadjroel, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Patuh pada aturan itu, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat dan bukan melalui mekanisme perwakilan.

" Inilah prinsip dasar mandat kekuasaan rakyat yang diperjuangkan melalui Reformasi 1998," kata Fadjroel.

Wacana presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beberapa hari ini memang terus bergaung. Inisiasi ini digaungkan ke publik oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Bamsoet Sebut PBNU Usulkan Presiden & Wapres Dipilih MPR

Dream - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Bamsoet menyampaikan rekomendasi pimpinan PBNU mengenai amandemen Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Salah satu aspirasi yang disampaikan PBNU yaitu usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan MPR. Usulan tersebut, kata Bamsoet, berdasar keputusan Munas NU pada 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

" Pemilihan presiden dan wakil presiden (melalui MPR) lebih tinggi kemaslahatannya ketimbang langsung karena (kalau langsung) lebih banyak madlaratnya. Itu adalah hasil Munas NU di Pesantren Kempek, di Cirebon pada Tahun 2012," kata Bamsoet, dilaporkan NU Online, Rabu, 27 November 2019.

Posisi MPR

Selain pemilihan tak langsung presiden dan wakil presiden, PBNU juga ingin memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi terhadap rakyat Indonesia. PBNU juga mengusulkan dihidupkannya utusan golongan.

Butir lain yang disampaikan PBNU, kata Bamsoet, yaitu dihadirkannya kembali GBHN agar pembangunan ekonomi Indonesia ke depan dapat jelas. PBNU juga mendorong MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar sistem ketatanegaraan Indonesia lebih tertata.

Bamsoet mengatakan, PBNU juga meminta DPR agar segera mengesahkan RUU KUHP di sidang paripurna.

" Jadi pemikiran-pemikiran usulan ini kami catat dengan baik sebagai masukan yang harus kami bicarakan dan kami dalami di MPR. Kami memiliki waktu emas atau golden time, paling tidak 2, 3 tahun ke depan untuk segera kita putuskan perlunya amandemen terbatas atau tidak," kata dia.

(Sah, Sumber: NU Online)