Menkes: Testing Covid-19 di Indonesia Salah Secara Epidemiologi

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 22 Januari 2021 16:01

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Budi menilai testing seharusnya dilakukan kepada kasus suspek.

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, akhirnya mengungkapkan cara testing untuk melacak kasus Covid-19 di Indonesia salah jika ditinjau secara epidemiologi. Penyebabnya, testing dilakukan berkali-kali pada orang yang sama, bukan pada orang-orang yang baru.

" Cara testingnya salah, testingnya banyak tapi kok naik terus? Habis, dites orang kayak saya, setiap kali mau ke Presiden dites," ujar Budi dalam diskusi online 'Vaksin & Kita' yang disiarkan channel YouTube PRMN SuCi.

Budi mengatakan dalam sepekan bisa lima kali menjalani tes usap. Setiap kali masuk Istana, dia juga dites.

" Emang bener gitu? Testing kan enggak gitu harusnya kan," kata Budi.

1 dari 2 halaman

Testing yang Efektif

Menurut Budi, testing yang efektif secara epidemiologi bukanlah yang mandiri. Tetapi testing terhadap orang-orang yang dikategorikan suspek Covid-19.

" Testing epidemiologi ya, aku diajarin tuh sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden," kata dia.

Yang terjadi, kata Budi, testing berulang kali dilakukan pada orang yang sama. Sehingga wajar jika standar WHO terpenuhi.

" Nanti lima kali (dites), standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," kata dia.

2 dari 2 halaman

Perlu Pembenahan

Budi menyatakan cara ini harus dibenahi. Dia mengharapkan kerja sama semua pihak agar protokol 3T (tracing, testing, dan treatment) dapat berjalan dengan baik.

" Hal hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya. Karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas," ucap dia.

Ditambah lagi, puskemas juga bukan wewenang gubernur. Kewenangan pengelolaan puskesmas ada pada bupati dan wali kota.

" Kan jadi tambah complicated ini dengan Undang-undang Otonomi Daerah," kata dia.