Pemkot Makassar Tancap Gas Sempurnakan Digitalisasi Pemerintahan

Hal ini terbukti dari peningkatan nilai indeks digitalisasi pemerintahannya yang semakin baik.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, atau akrab disapa Danny Pomanto, terus berinovasi untuk menyempurnakan sistem digitalisasi pemerintahan di Makassar. Hal ini terbukti dari peningkatan nilai indeks digitalisasi pemerintahannya yang semakin baik, dengan skor Reformasi Birokrasi (RB) mencapai BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di angka B, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai “ baik”.

" Dapat kita lihat bahwa nilai RB dari Makassar sudah BB, sedikit lagi menuju A. Nilai SAKIP kita B, dan SPBE juga sudah dinilai baik," ujar Danny usai menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan oleh Kementerian PAN-RB di Makassar, Senin, 26 Agustus 2024. Acara yang dihadiri Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, itu mengangkat tema “ Kelembagaan yang Agile melalui Digitalisasi Pemerintahan."

Danny menyebut bahwa apa yang disampaikan Menpan-RB sangat strategis, apalagi Azwar Anas yang pernah menjabat sebagai kepala daerah paham benar tentang kendala birokrasi yang seringkali panjang dan berbelit. “ Banyak platform pemerintah pusat yang cenderung slow response, padahal Pemkot Makassar dengan layanan 112 justru bisa merespons lebih cepat,” tambah Danny. Menurutnya, Makassar terus menggenjot penyempurnaan digitalisasi dalam sistem SPBE, termasuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang semakin memudahkan tata kelola administrasi.

Sementara itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan tiga poin utama dalam rakor tersebut, yang menjadi dasar penting untuk mendorong digitalisasi pemerintahan. Pertama, tentang penyederhanaan struktur dan jabatan agar proses kerja lebih efisien dengan dukungan sistem digital yang cepat. Hal ini memungkinkan struktur jabatan dan birokrasi menjadi lebih ramping. Kedua, penguatan sistem kerja untuk mempercepat tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Ketiga, integrasi dan interoperabilitas dari seluruh sistem digital pemerintahan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, di mana indeks SPBE perlu didorong dengan pendekatan khusus.

Dengan integrasi ini, menurut Anas, diharapkan tidak ada lagi aplikasi baru yang tumpang tindih yang justru memperumit sistem yang sudah ada. " Ujungnya, kita ingin menciptakan birokrasi yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto, Pemkot Makassar memang sudah melangkah lebih jauh dengan berbagai inisiatif digitalnya. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya fokus pada pemenuhan target nasional, tapi juga terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan dukungan teknologi yang responsif dan efektif.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan agar tumpang tindih dalam aplikasi pemerintah dapat diminimalkan, sehingga ke depannya semua data, informasi, dan layanan dapat saling terhubung tanpa hambatan. Dengan digitalisasi yang semakin terintegrasi, Pemkot Makassar yakin bahwa sistem pemerintahan yang efisien dan responsif akan terwujud dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.