Fakta-Fakta Indonesia Masuk Daftar Negara Memalukan Saat Voting Sidang PBB

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 21 Mei 2021 13:01
Fakta-Fakta Indonesia Masuk Daftar Negara Memalukan Saat Voting Sidang PBB
Indonesia menolak konsep R2P dijadikan agenda tahunan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Dream - United Nations (UN) Watch merilis 'List of Shame' atau 'Daftar Memalukan' negar-negara yang menolak Resolution on the Responsibility to Protect (R2P). Dari ratusan negara aggota PBB, Indonesia masuk dalam daftar tersebut bersama 14 negara lainnya.

Dalam voting atau pemungutan suara pada Sidang Majelis Umum PBB pada 18 Mei 2021, Indonesia mengambil opsi 'No' atau menolak. Sementara sebanyak 115 negara menyatakan 'Yes', dan 28 negara menyatakan abstain.

R2P merupakan resolusi untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Lebih khusus pada upaya pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, serta kejahatan kemanusiaan.

Dalam List of Shame tersebut, 14 negara lain yang ditetapkan dalam sama dengan Indonesia yaitu Korea Utara, Kyrgyzstan, Nikaragua, Zimbabwe, Venezuela, Burundi, Belarusia, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Mesir, Kuba, dan Suriah.

Sementara, rancangan R2P yang dibahas dalam SMU PBB tersebut diajukan oleh Kroasia, yang menyatakan agenda mengenai R2P dibahas menjadi agenda tahunan Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, voting tersebut juga mengamanakan Sekretaris Jenderal PBB melaporkan topik tersebut setiap tahun.

 

1 dari 3 halaman

Ini Isi Lengkap Resolusi PBB

Dalam laman resminya, PBB menyatakan tujuan R2P sendiri adalah mewujudkan komitmen politik untuk mengakhiri kekerasan dan penganiayaan. Resolusi ini disahkan semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia 2005.

Sedangkan pada laman globalr2P.org, resolusi ini pertama kali muncul menanggapi kegagalan komunitas internasional menangani kekejaman di Rwanda dan negara-negara bekas Yugoslavia periode 1990-an.

Terdapat tiga pilar penyokong R2P ini. Pada pilar pertama, resolusi ini mewajibkan semua negara bertanggung jawab untuk melindungi populasi dari empat unsur kekerasan massal yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan pembersihan etnis.

Pilar kedua, komunitas internasional secara luas memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan membantu masing-masing negara dalam memenuhi tanggung jawab itu.

Sedangkan pada pilar ketiga, jika suatu negara secara nyata gagal melindungi penduduknya, komunitas internasional harus siap untuk mengambil tindakan kolektif yang tepat, tepat waktu dan tegas dan sesuai dengan Piagam PBB.

 

2 dari 3 halaman

Alasan Indonesia Pilih Opsi Menolak

Kepala Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard mengatakan yang ditolak Indonesia bukan materi substantif dari konsep R2P. Tetapi lebih pada upaya prosedural dengan menjadikan konsep tersebut sebagai bahan pembahasan tahunan pada SMU PBB.

" Lebih pada menentukan apakah agenda ini akan dijadikan agenda tetap atau masih harus dilakukan pemungutan suara setiap tahun seperti biasa," kata Febrian, dikutip dari Anadolu Agency.

Ferdian menilai R2P tidak perlu dijadikan agenda tahunan. Sebab sejak 2009, sudah ada puluhan forum perdebatan dan laporan Sekjen PBB mengenai progres pembicaraan konsep tersebut.

Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, mengatakan sebelumnya aturan R2P sudah ada pada 2005. Sehingga, kata dia, Indonesia menilai lebih baik perhatian dioptimalkan pada agenda yang sudah ada.

" Setiap tahun, Majelis Umum (MU) PBB selalu membahas isu R2P di bawah agenda Follow Up of the World Summit 2005. Indonesia berpendapat pembahasan seharusnya diperkuat melalui agenda ini dan tidak perlu dibentuk satu agenda baru," kata Faiza.

Faiza mengatakan gagasan menjadikan R2P sebagai agenda tahunan dalam SMU PBB muncul dari Kroasia. Negara itu menilai perlu ada agenda spesifik mengingat kejahatan kemanusiaan semakin parah, namun Indonesia menilai hal itu tidak perlu.

" Idealnya pembahasan di forum ini yang sebaiknya diperkaya tanpa harus membuat agenda baru," ucap Faizasyah.

 

3 dari 3 halaman

Indonesia Dinilai Tak Serius

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan 'Tidak' dalam voting R2P PBB. Dia menilai komitmen Indonesia dalam menyikapi pelanggaran HAM berat rendah.

" Sikap itu memperlihatkan rendahnya komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di dunia. Padahal Indonesia adalah anggota tidak tetap dewan HAM PBB," kata Usman dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga mengatakan penolakan ini menandakan komitmen dalam negeri Indonesia yang masih setengah hati dalam memperbaiki HAM. Dia mencontohkan kasus pelanggaran HAM di Papua dan penanganan pelanggaran HAM berat lainnya.

" Jenis pelanggaran HAM seperti itu juga diduga telah terjadi terhadap warga Palestina. Perlu diingat bahwa Indonesia mempunyai hubungan dekat dengan Palestina, dan sangat mendukung untuk penghentian kekerasan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap warganya," kata dia.

 

Beri Komentar