Polusi Udara Jakarta, Ketika Presiden Batuk Empat Minggu

Yang menarik, sebagian besar mengalami batuk. Mereka batuk terus-menerus sebelum menunggu dipanggil dokter. Celakanya tidak semua memakai masker.

Ada wanita, dengan tampilan layaknya seperti seorang karyawati, batuk terus-menerus namun tanpa menggunakan masker.

Menurut dokter di klinik itu, sudah beberapa pekan terakhir pasien yang datang lebih didominasi pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Seperti batuk dan sesak nafas.

Sudah sebulan terakhir ini polusi udara Jakarta memang terus memburuk.

Di tengah polusi udara di Jakarta yang memburuk, masyarakat memang mulai mengeluhkan sejumlah penyakit pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gejala batuk-batuk juga sesak napas.

Seperti yang dikatakan Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta, Agus Dwi Susanto bahwa di rumah sakit sakit pusat respirasi nasional tempatnya bekerja itu, memang terjadi kenaikan jumlah pasien yang mengalami penyakit pernapasan, salah satunya ISPA.

"Belum bisa dinilai terkait polusi, karena belum dikaji secara ilmiah dengan data-data polutan sekitar rumah sakit," kata Agus saat dikonfirmasi Liputan6.com melalui pesan singkat.

Berkaitan dengan polusi udara, Agus mengungkapkan bahwa sudah ada studi penelitian di RSUP Persahabatan Jakarta pada tahun 2019. 

Sedangkan, untuk dampak polusi udara yang terjadi sekarang ini di tahun 2023, belum ada studinya.

"Kalau asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), saya ada kajian tahun 2019 di RS Persahabatan," katanya.

Berdasarkan studi tahun 2019, terjadi peningkatan pasien asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Persahabatan Jakarta.

Kondisi ini, kata Agus, terjadi ketika kadar polutan polusi udara PM10 meningkat.

Partikulat (PM10) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer). Nilai Ambang Batas (NAB) adalah Batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 = 150 µgram/m.

Di Indonesia, sebuah penelitian di RSUP Persahabatan Jakarta dan RS Dharmais menunjukkan bahwa empat persen kasus kanker paru-paru terkait dengan polusi udara pada tahun 2013. Studi ini berjudul, “Air pollution and human health” yang dipublikasikan di Medical Journal of Indonesia tahun 2020.

Polusi udara dilaporkan berhubungan dengan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular.

Risiko penyakit ini berhubungan dengan PM dengan ukuran kurang dari 10 dan 2,5 mikron (PM10 dan PM2.5).

PM dapat menembus saluran napas dan alveoli dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah yang menyebabkan gangguan kardiovaskular dan serebrovaskular.

Kata Sandi, Jokowi mengaku, ini kali pertamanya merasakan batuk seperti itu.

"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk katanya, sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini," kata Sandiaga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 14 Agustus 2023.

"Dan kemungkinan, dokter (kepresidenan) menyampaikan, ada kontribusi udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk."

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang menggelar rapat terbatas untuk membahas polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Jokowi menyoroti kualitas udara di Jabodetabek yang sangat-sangat buruk.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin 14 Agustus 2023.

Dia menyinggung kualitas udara di DKI Jakarta yang berada di angka 156 pada tanggal 12 Agustus 2023. Hal ini menandakan bahwa DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota udara terkotor di dunia.

"Tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan polusi udara di Jabodetabek. Salah satunya, karena kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara di seluruh dunia berkontribusi terhadap 24 persen dari semua kematian akibat stroke, 25 persen dari semua kematian dan penyakit akibat penyakit jantung iskemik.

Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dikaitkan dengan penyakit jantung iskemik kronis dan gagal jantung, terutama pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner.

Risiko yang lebih tinggi dari fibrilasi atrium ketika terpapar polusi udara seperti PM2.5 juga dilaporkan.

Penderita asma berusia 22 tahun itu sering memakai masker dan membawa nebulizer, namun buruknya kualitas udara di kota tidak membantu.

Ibu kota Indonesia, yang telah lama berjuang melawan polusi udara, menduduki peringkat kota paling tercemar di grafik global hampir setiap hari.

Pekan lalu, konsentrasi partikel polusi di udara yang dikenal sebagai PM2.5 di Jakarta melebihi kota-kota lain yang sangat tercemar seperti Riyadh, Doha dan Lahore, menurut data langsung dari perusahaan teknologi kualitas udara Swiss, IQAir. Perusahaan membuat peringkat polusi di kota-kota besar secara real time setiap hari.

Jakarta juga secara konsisten masuk dalam peringkat 10 kota paling berpolusi secara global sejak bulan Mei. Ibu kota dan wilayah sekitarnya adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang.

Saat ini, Farah juga membawa oksimeter –alat yang biasanya diletakkan di ujung jari untuk mengukur kadar oksigen dalam darah seseorang untuk memantau kondisinya dengan lebih baik.

“Bagi penderita asma, meski kadar oksigennya turun sedikit, akan sangat terasa. Dan bukan sekadar sesak, dada saya sakit sekali. Jadi sulit bernapas,” kata Farah yang bekerja magang di sebuah agen pemasaran.

"Asma saya parah dan juga turun temurun. Tiap dokter menyuruh saya pindah dari Jakarta. 'Keluar dari Jakarta kalau mau sembuh, kalau tidak begini terus,' kata mereka."

"Saya cukup capek karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sinilah saya tinggal. Selain memakai masker, tidak banyak yang bisa saya lakukan," kata Farah.

Pihak berwenang setempat menyalahkan lonjakan polusi ini karena musim kemarau dan emisi kendaraan, dan akan segera melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan dan memaksa pengemudi untuk menjalani uji emisi.

Presiden Widodo mendesak modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan di Jabodetabek, dan menyarankan perusahaan untuk menerapkan sistem kerja hybrid.

Pemerintah kota juga mempertimbangkan untuk memerintahkan separuh pegawai negerinya untuk bekerja dari rumah.

Namun warga Jakarta seperti Juan Emmanuel Dharmadjaya mengalami dilema. “Saya sangat ingin tinggal di Indonesia karena di sinilah saya dilahirkan dan keluarga saya ada di sini. Tapi polusi udara adalah silent killer.”

Pria berusia 22 tahun ini sebelumnya menderita TBC dan kini menderita masalah sinus. Kualitas udara yang memburuk berdampak buruk pada kesehatannya, katanya.

“Saya tidak bisa fokus pada kehidupan sehari-hari karena hidung saya selalu berair dan gatal,” kata Juan, yang bekerja di industri IT.

Menyinggung pengalamannya sebagai mahasiswa di Jerman, ia berkata: “Di Eropa, saya tidak pernah pilek atau batuk bahkan selama musim dingin ketika suhu berada di bawah titik beku. Namun ketika saya kembali ke Jakarta, hidung saya langsung meler. Ini sangat buruk dan tersumbat."

Sigit Reliantoro, pejabat senior di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa udara kering pada bulan Juni, Juli, dan Agustus “selalu” menyebabkan peningkatan polusi udara di Jakarta.

Amrin (bukan nama sebenarnya), yang tinggal di dekat pembangkit listrik tenaga batu bara, termasuk di antara mereka yang terkena dampaknya.

Dia mengatakan kepada BBC bahwa keluarganya biasa menyimpan air hujan untuk mandi dan konsumsi. Namun hal itu tidak lagi memungkinkan setelah pabrik tersebut mulai beroperasi pada tahun 2009.

“Kami tidak berani melakukan itu lagi karena penggunaan air yang ditampung berwarna hitam dan terkontaminasi banyak debu hitam tebal di atap,” ujarnya.

Air saja begitu, bayangkan bagaimana rasanya menghirup udara di dekat PLTU batu bara.

Berdasarkan data Global Burden Diseases 2019 Diseases and Injuries Collaborators, ada 5 penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yakni Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma.

Dari data tersebut menunjukkan, PPOK memiliki jumlah 209 kejadian dengan 3,2 juta kematian, pneumonia 6.300 kejadian dengan 2,6 juta kematian, kanker paru 29 kejadian dengan 1,8 juta kematian.

Kemudian tuberkulosis (TB) 109 kejadian dengan 1,2 juta kematian, dan asma 477 kejadian dengan 455.000 kematian.

Di Indonesia, dari 10 penyakit dengan kasus terbanyak per 100.000 penduduk, 4 di antaranya merupakan penyakit respirasi.

Merujuk data Kementerian Kesehatan RI per April 2023, PPOK ada 145 kejadian dengan 78,3 ribu kematian, kanker paru 18 kejadian dengan 28,6 ribu kematian, pneumonia 5.900 kejadian dengan 52,5 ribu kematian, dan asma 504 kejadian dengan 27,6 ribu kematian.

Faktor risiko polusi udara terhadap penyakit respirasi ini pun cukup tinggi. PPOK memiliki risiko 36,6 persen, pneumonia 32 persen, asma 27,95 persen, kanker paru 12,5 persen, dan tuberkulosis 12,2 persen.
Guru Besar FKUI sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tjandra Yoga Aditama menuliskan bahaya polusi udara dapat berujung kematian.

WHO secara tegas menyebutkan, bahwa air pollution is one of the greatest environmental risk to health. Polusi udara adalah sebuh risiko lingkungan untuk kesehatan.

"Dengan menurunkan kadar polusi udara maka negara-negara di dunia (termasuk Indonesia tentunya) akan dapat menurunkan beban penyakit (burden of disease) dari penyakit-penyakit stroke, gangguan jantung, kanker paru serta penyakit paru dan pernapasan akut dan kronik," jelas Tjandra.

Sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, di antaranya timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara.

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungankan satu dan lainnya Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Pst tanggal 16 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan," demikian bunyi dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin Abdul Fattah.

Pada 16 September 2021, Pengadilan Indonesia telah memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya telah lalai dalam mengatasi polusi udara di Jakarta.

Kabut asap yang berkepanjangan di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini disebabkan oleh padatnya lalu lintas dan pembangkit listrik tenaga batu bara yang belum dilengkapi filter.

Pengadilan negeri telah menginstruksikan Presiden Jokowi untuk meningkatkan standar kualitas udara nasional, dan menambahkan bahwa pemerintah provinsi harus melakukan pemeriksaan seperti uji emisi berkala untuk kendaraan tua di Jakarta dan uji kualitas udara luar ruangan.

Informasi ini harus dipublikasikan, kata pengadilan.

Warga yang frustrasi karena khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan melancarkan tindakan hukum terhadap Presiden Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jakarta, dan pihak lainnya.

Salah satu penggugat, peneliti Khalisah Khalid, mengatakan dia berpartisipasi karena putranya yang berusia 10 tahun sering mengalami mimisan dan alergi.

"Ini yang melatarbelakanginya. Saya ingin anak saya bisa hidup lebih sehat, mendapat udara bersih dan sehat," ujarnya kepada BBC Indonesia.

“Saya yakin semua orang tua, semua ibu, ingin anaknya bisa tumbuh dan berkembang…dalam lingkungan yang bersih dan sehat.”

Penggugat lainnya mengatakan keputusan pengadilan merupakan awal yang baik.

Hingga saat ini setidaknya ada 16 PLTU berbasis batubara yang berada tak jauh dari Jakarta. Sebarannya sebanyak 10 PLTU berlokasi di Banten, sedangkan enam lainnya di Jawa Barat.

Sedangkan industri manufaktur yang tercatat pada tahun 2019, total ada 418 fasilitas ditemukan dalam radius 100 kilometer dari daerah metropolitan Jakarta.

Dari jumlah itu, 136 di antaranya berada di sektor yang beremisi sangat tinggi seperti semen dan baja, kaca, penyulingan minyak dan gas, PLTU Batubara, logam, petrokimia dan plastik.

Jika dibedah lebih rinci lagi, sebanyak 86% dari fasilitas beremisi tinggi ini beroperasi di luar batas adminstrasi Jakarta; di mana 62 fasilitas di Jawa Barat, 56 di Banten, 1 di Jawa Tengah, dan 1 di Sumatera Selatan dalam radius 100 kilometer dari Jakarta.

Lalu pada musim kemarau (Juni hingga Oktober) lintasan angin dari Jawa Barat membawa sumber emisi ke wilayah timur dan tenggara Jakarta.

Penelitian CREA juga menemukan sumber pencemar berikutnya berasal dari sektor transportasi, kemudian perumahan serta komersil, dan terakhir domestik seperti pembakaran sampah.

Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, mengatakan meskipun penelitian CREA dilakukan tiga tahun silam tapi faktanya tidak berubah. Bahkan, kondisi saat ini lebih buruk.

Walhi mencontohkan industri manufaktur di kawasan Marunda, Jakarta Utara, yang masih menggunakan batubara untuk bahan bakar energi listriknya.

LSM lingkungan itu mengklaim abu dari hasil pembakaran batubara tak dikelola dengan baik padahal lokasinya dekat permukiman masyarakat.

Pada akhir tahun 2022, misalnya, warga Rusunawa Marunda pernah mengeluhkan adanya pencemaran debu batubara yang disebut berasal dari sebuah perusahaan.

"Harusnya dari perusahaan, kalau masih pakai batubara harus pakai filter untuk menyaring fly ash supaya tidak terbang dan lokasinya harus jauh dari permukiman," jelas Muhammad Aminullah kepada BBC News Indonesia.

"PLTU Batubara juga sama. Aktivitasnya dilakukan di ruang terbuka, rawan terbawa angin. Harusnya di tempat tertutup dan punya alat penyiram untuk menutupi debu batubara."

"Kami melihat sebabnya karena kepentingan ekonomi dan politik. Ketika aturan emisi dari industri diperketat yang teriak-teriak pasti pengusaha. Makanya pantauan kami ada kepentingan ekonomi dan politik yang mendegradasi kebijakan untuk kualitas lingkungan."

"Intinya pemerintah tidak seberani itu untuk memperketat aturan lingkungan ke perusahaan, akhirnya yang jadi korban masyarakat."

Hari-hari ini sejumlah kebijakan telah dilakukan. Antara lain menerapkan work from home (WFH) 50 persen aparatur sipil negara (ASN) DKI, modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan guna membawa polutan yang ada di udara Jakarta jatuh ke bumi. Apa hasilnya? Hingga Senin pagi, 11 September 2023, langit biru Jakarta masih tak terlihat.