PSI Dukung Blusukan Mensos Risma

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 7 Januari 2021 14:01

Menteri Sosial Tri Rismaharini Blusukan (Foto: Merdeka.com)

PSI yakin Risma bisa pastikan BST tepat sasaran dan bebas dari korupsi.

Dream - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan sosial tunai untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi. PSI yakin Risma bisa pastikan BST tepat sasaran dan bebas dari korupsi.

“ Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangannya, Kamis 7 Januari 2021.

Dea menilai, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyat.

“ Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin, mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat,” kata doktor Ilmu Hukum ini.

Dea menambahkan, di masa sulit seperti sekarang, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan program bantuan untuk rakyat.

" Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat," pungkas Dea.

1 dari 5 halaman

Bantuan Tunai

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021. Disiapkan anggaran Rp 110 triliun dan memastikan penyaluran bansos tetap dilanjutkan di 2021 ini.

Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.

" Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan membaik," kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai di Istana Negara, Senin 4 Januari 2021.

Sumber: merdeka.com

2 dari 5 halaman

Cegah Potongan Bansos, Mensos Risma Perbaiki Mekanisme

Dream - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, akan menyiapkan mekanisme baru terkait penyaluran bantuan sosial sembako di masa pandemi Covid-19. Mekanisme ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pemotongan bantuan.

" Untuk sembako, Januari segera akan jalan dan pada Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui," ujar Risma usai rapat kabinet terbatas pada Selasa, 29 Desember 2020.

Mekanisme itu, kata Risma, akan dibuat lebih mudah namun lebih detail. Akan disiapkan kanal untuk feedback yang bisa dimanfaatkan masyarakat penerima bansos untuk melaporkan langsung adanya dugaan pemotongan atau pungutan.

" Sehingga tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk ke kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan," kata Risma.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan akan ada mekanisme pelaporan lebih detail mengenai penyaluran bansos. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang berani melakukan pemotongan.

" Sehingga kami berharap tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu," ucap dia.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,76 triliun setiap bulan untuk bantuan sosial melalui Kemensos. Setiap daerah akan menerima bantuan sebesar Rp60 miliar dari dana tersebut.

3 dari 5 halaman

Risma: Bantuan Tunai Jangan untuk Beli Rokok, Akan Kami Awasi!

Dream - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan sebanyak 18,8 juta masyarakat akan mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai dari Pemerintah Pusat. Bantuan ini diberikan selama satu tahun disertai bantuan tunai sebesar Rp200 ribu per bulan.

Tetapi, Risma menegaskan tidak akan ada lagi penggunaan dana bantuan untuk pembelian rokok. Kementerian Sosial akan memantau penggunaan dana bantuan yang diterima masyarakat.

" Tidak ada lagi untuk pembelian rokok. Kami akan pantau," ujar Risma usai rapat kabinet terbatas pada Selasa, 29 Desember 2020.

Untuk pemantauan, Kemensos akan menyiapkan alat khusus yang akan digunakan pada Februari 2021. Alat tersebut berfungsi memantau transaksi yang dilakukan para penerima bantuan.

" Alat untuk kami akan mengetahui belanja apa yang akan, dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja," kata Risma.

Risma sangat berharap tidak ada penggunaan dana bantuan untuk pembelian rokok. Sebab dapat berpengaruh terhadap rencana yang sudah disusun pemerintah.

" Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit," ucap Risma.

4 dari 5 halaman

Bantuan Sosial Tunai

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan program Bantuan Sosial Tunai dengan penerima mencapai 10 juta di seluruh Indonesia. Bantuan ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia dengan alokasi sebanyak 300 ribu penerima manfaat setiap bulan.

" Itu diberikan Pemerintah Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun," kata Risma.

Dia pun kembali menegaskan akan ada kontrol ketat untuk penggunaan dana bantuan tersebut. Ini demi mencegah penyelewengan dana bantuan di masyarakat.

" Sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan," terang Risma.

5 dari 5 halaman

PKH

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan dengan penerima manfaat sebanyak 10 juta disalurkan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Pemerintah). Alokasi bantuan ini untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang difabilitas dan lanjut usia.

Bantuan akan disalurkan setiap tiga bulan sekali selama satu tahun. Tahap pertama diberikan pada Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli, dan tahap keempat pada Oktober.

Lebih lanjut, Risma menegaskan atas instruksi Presiden, tidak ada lagi pembelian rokok dengan dana bantuan. Pihaknya akan menyusun mekanisma untuk mencegah transaksi tersebut.

" Kami akan bicarakan, kalau mekanisme itu terjadi kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok," kata Risma.