Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
Dream - Kantor Bupati Gorontalo Utara, Sulawesi Utara, gelap gulita pada Sabtu, 21 Desember 2019. Bukan karena rusaknya jaringan listrik di kabupaten tersebut, melainkan pemerintah kabupaten diketahui menunggak tagihan listrik hingga Rp81 juta.
" Total tagihan mencapai Rp81 juta, sudah tertunggak selama satu bulan menyebabkan aliran listrik diputus sementara hingga melakukan pelunasan," kata Kepala PLN Kwandang, Edmond Sahadagi, Senin, 23 Desember 2019.
Edmond mengatakan, pemutusan sementara ini sudah sesuai standar operasional prosedur PLN. Sebelumnya, pihak PLN Kwandang telah berkoordinasi dengan pejabat berwenang menangani tagihan listrik di kantor bupati.
" Tidak ada insiden apa-apa yang melatarbelakangi pemutusan aliran listrik tersebut, ini murni akibat tunggakan selama satu bulan," kata dia.
PLN untuk sementara sedang melakukan penertiban kepada para pelanggan yang menunggak pembayaran, di mana hal itu sama halnya dengan aliran listrik di kantor bupati yang menggunakan meteran.
" Penertiban tersebut dilakukan hingga akhir tahun dalam rangka optimalisasi kinerja," kata dia.
Edmond memastikan PLN akan langsung kembali mengalirkan pasokan listrik ke kantor bupati jika tunggakan tagihan tersebut sudah dilunasi.
" Begitu dibayarkan dan jumlahnya sesuai tagihan, otomatis listrik di kantor bupati langsung dialirkan," ucap dia.
Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Aisyah Badu menjelaskan tidak ada keterlambatan lebih dari satu bulan pada biaya tagihan listrik di kantor tersebut. Dia mengatakan, tagihan yang tertunggak hanya pada bulan Desember 2019.
Dia menjelaskan, pemkab, baru bisa membayar sebesar Rp 70 juta, mengingat terjadi lonjakan beban tagihan yang wajib dibayarkan Desember 2019.
" Kami sudah berkonsultasi dengan Sekda, Kabag Keuangan, termasuk dengan pihak PLN, untuk membayar Rp 70 juta di bulan ini, mengingat anggaran yang ada tidak mencapai Rp 81 juta, sisanya akan dibayarkan di tahun anggaran 2020," kata Aisyah.
Sumber: Merdeka.com/Ya'cob Billiocta
Dream - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan menentukan dirut PT PLN (Persero). Rencananya, pengumuman itu akan dilakukan sore hari ini, Senin 23 Desember 2019.
Dikutip dari Liputan6.com yang melansir Antara, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan ada tiga pimpinan PLN yang akan dirombak.
" Direktur Utama, Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Keuangan (Dirkeu) PLN akan ada pergantian besok Senin (23 Desember 2019)," kata Erick di Jakarta, Minggu 22 Desember 2019.
Erick juga menambahkan bahwa RUPS perusahaan listrik negara tersebut akan digelar pada hari yang sama. Saat ditanya siapa yang akan menduduki pucuk tertinggi direksi PLN, Erick meminta kepada publik untuk menunggu pengumuman hari ini.
" Tunggu besok," katanya di sela-sela acara bertema “ Kerja Profesional tanpa Pelecehan Seksual” di BUMN.
Begitu pula saat dimintai konfirmasi apakah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan menduduki posisi Direktur Utama PLN, Erick enggan mengomentari lebih lanjut.
Kementerian BUMN telah menyampaikan Dirut PLN akan diumumkan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PLN.
Batas akhir pelaksanaan RUPSLB PLN akan jatuh pada 23 Desember 2019.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa tim penilai akhir (TPA) menunjuk mantan Menkominfo Rudiantara sebagai Direktur Utama PLN. Arya menuturkan dalam RUPS nanti tidak hanya menunjuk Direktur Utama PLN tapi juga akan dilakukan perombakan anggota direksi lainnya.
Rudiantara sendiri pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu. Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt.
(Sumber: Liputan6.com)
Dream - Kementerian BUMN menunjuk Rudiantara menjadi direktur utama PT PLN (Persero). Hal ini disahkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Semula, ada tiga nama kandidat untuk mengisi posisi bos BUMN 'setrum' ini. Dua di antaranya adalah Plt. Direktur Utama PLN, Sripeni Intan Cahyani, dan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara.
“ Jadi, ada tiga yang diusulkan,” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 10 Desember 2019.
Menurut Arya, penetapan Rudiantara menempati jabatan Direktur Utama PLN sudah berdasarkan seleksi yang dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA). Selain itu juga pertimbangan teknis oleh Menteri BUMN Erik Thohir dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
" Di antara semuanya, yang cakap itu Pak Rudiantara," kata dia.
Arya melanjutan, penetapan Rudiantara sebagai Direktur Utama PLN akan diresmikan dalam RUPSLB. Dia memastikan RUPSLB akan dilakukan dalam waktu dekat.
" Tinggal RUPSLB saja," kata dia.
Selain menunjuk dirut, Kementerian BUMN juga merombak jajaran direksi. Ada jabatan baru yang ditambah, yaitu wakil direktur utama.
" Direksi juga banyak yang dirombak, ada Wakil Direktur Utama," kata Arya.
Dia mengungkapkan, komposisi jajaran direksi PLN sebagian dari internal dan sebagian dari eksternal. Tujuan perombakan direksi tersebut untuk memperkuat PLN dalam menjalankan bisnisnya.
" Untuk memperkuatlah, karena banyak isu di sana," kata Arya. (mut)
(Sumber: Liputan6.com/Pebrianto Eko Wicaksono)
Advertisement
Universitas Udayana Buka Suara Terkait Dugaan Perundungan Timothy Anugerah
UU BUMN 2025 Perkuat Transparansi dan Efisiensi Tata Kelola, Tegas Anggia Erma Rini
Masa Tunggu Haji Dipercepat, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Viral Laundry Majapahit yang Bayarnya Hanya Rp2000
NCII, Komunitas Warga Nigeria di Indonesia
Azizah Salsha di Usia 22 Tahun: Keinginanku Adalah Mencari Ketenangan
Benarkah Gaji Pensiunan PNS Naik Bulan Ini? Begini Penjelasan Resminya!
Timnas Padel Indonesia Wanita Cetak Sejarah Lolos ke 8 Besar FIP Asia Cup 2025
Hore, PLN Berikan Diskon Tambah Daya Listrik 50% Hingga 30 Oktober 2025
Cara Cek Penerima Bansos BLT Oktober-November 2025 Rp900 Ribu
Potret Luna Maya dan Cinta Laura Jadi Artis Bollywood, Hits Banget!