Wiranto: Tuduhan Kecurangan Pemilu Ngawur dan Fitnah

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 24 April 2019 16:00

Menkopolhukam Wiranto (Foto: Menkopolhukam)

Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari pemerintah untuk intervensi.

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, membantah adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.

Dia menegaskan tidak ada konspirasi pemerintah dengan KPU dan Bawaslu untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

" Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur dan bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, termasuk hasilnya," ujar Wiranto di Menkopolhukam, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Mantan Panglima ABRI itu menegaskan, pemerintah tidak pernah melakukan intervensi kepada KPU dan Bawaslu. Terlebih melakukan konspirasi.

" Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU, Bawaslu," ucap dia.

1 dari 3 halaman

Pasti Mengetahui Andaikan Ada Intervensi

Wiranto berujar, sebagai Menkopolhukam pasti mengetahui intervensi dan konspirasi, seandainya memang ada.

" Saya harus mengatakan, bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah, KPU, Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilu 2019 tidak benar, sekali tidak pernah terjadi," kata dia.

Dia berpesan, masyarakat tidak mudah mempercayai berita-berita yang menyesatkan. Apalagi terlibat dalam gerakan-gerakan yang akan menggangu kedamaian dan keamanan nasional.

2 dari 3 halaman

Wiranto: Komisioner KPU dan Bawaslu Lembaga Mandiri

Menurut Wiranto, pemerintah tak pernah mengintervensi KPU dan Bawaslu untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2019. " Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI," ujar dia.

KPU dan Bawaslu, tambah dia, merupakan lembaga mandiri. KPU tidak masuk dalam struktur organisasi lembaga negara mampu. " Dengan demikian, tidak berada di bawah kendali pemerintah," ucap dia.

Wiranto menambahkan, KPU dan Bawaslu seharusnya diberi penghargaan atas kinerjanya yang sukses menyelenggarakan pemilu 2019 dengan aman dan lancar.

" Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapapun setiap saat," kata dia.

3 dari 3 halaman

Dalam kesempatan itu Wiranto juga menyampaikan duka atas meninggalnya 119 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dia berharap keluarga dan anggota KPPS mendapat penghargaan dari KPU dan Bawaslu.

" Tentu kita mendoakan agar arwah pada pahlawan demokrasi ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," ucap dia.

Wiranto menyebut, Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi paling rumit. Sebab, dalam sehari harus memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.

Sebanyak 33 negara, kata dia, telah memberikan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019.

" (Pemilu) dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk d‎iawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara, t‎erbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai," kata dia.