Menkes Tutup Data Pejabat di Aplikasi PeduliLindungi

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 3 September 2021 18:12
Menkes Tutup Data Pejabat di Aplikasi PeduliLindungi
NIK menjadi akses utama di aplikasi milik Kemenkes.

Dream - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bergerak cepat menutup data para pejabat yang terekam di aplikasi PeduliLindungi. Langkah ini menyusul tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo di media sosial, lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

" Tadi malam kami terima informasi mengenai masalah ini, sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup," ujar Budi.

Budi menjelaskan penggunaan NIK pada aplikasi PeduliLindungi bertujuan untuk memudahkan pengguna memeriksa statusnya apakah sudah divaksin atau belum. NIK menjadi kode utama dalam mengakses aplikasi tersebut.

" Kita buka kesempatan rakyat boleh ngecek, ngetes statusnya dia seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK dia, dia bisa lihat ih statusnya saya sudah divaksin apa belum," kata dia.

Jika terjadi perbedaan status seperti sudah divaksin tapi pada aplikasi disebutkan belum, maka dapat dilakukan koreksi data entry. Koreksi tetap dilakukan di Indonesia.

1 dari 5 halaman

Banyak Pejabat Tidak Nyaman

Budi menyadari ketidaknyamanan tidak hanya dialami oleh Jokowi. Para pejabat yang datanya tersebar juga merasa tidak nyaman.

" Kita menyadari itu, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup," ucap Budi.

Selanjutnya, Budi menegaskan penggunaan data kependudukan milik orang lain adalah pelanggaran hukum seperti diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia memberikan contoh bankir yang mengetahui data pribadi nasabah, maka terlarang menggunakannya.

" Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data itu, secara hukum salah, secara etis pun tidak baik karena itu kan data pribadi nasabah," kata dia.

Lebih lanjut, Budi mengajak semua pihak untuk membangun budaya sehat dengan tidak memanfaatkan data orang lain tanpa izin. Bahkan meski mengetahui data orang lain, tidak menggunakannya atas dorongan pribadi.

" Masing-masing itu punya hak pribadi, kalaupun kita kebetulan tahu, tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," ucap Budi, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 5 halaman

Data Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar di Medsos, Lengkap dengan NIK

Dream - Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial. Padahal, sertifikat tersebut seharusnya bersifat pribadi lantaran hanya bisa diakses jika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik yang bersangkutan.

Foto sertifikat tersebut ramai diakses di Twitter setelah diunggah di sebuah akun. Sertifikat itu berisi data lengkap Jokowi mulai dari NIK, tempat tanggal lahir, ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis serta batch vaksin.

Foto tersebut juga memuat logo aplikasi PeduliLindungi. Tidak ketinggalan, barcode yang berisi data pribadi pemilik sertifikat.

Sertifikat vaksinasi jokowi© Twitter

Sertifikat vaksinasi Jokowi yang tersebar di Twitter

Terkait data NIK Jokowi yang kemudian dipakai untuk mengetahui data pribadi presiden, Dirjen Dikcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan tidak ada kebocoran data vaksinasi presiden.

Menurut Zudan, kondisi yang terjadi adalah beberapa orang menggunakan data NIK milik presiden Jokowi untuk mengakses informasi si pemilik nomor kependudukan tersebut.

" Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain," ujar Zudan.

3 dari 5 halaman

Ancaman Pidana

Dia menegaskan praktik ini termasuk pidana. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi.

" Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata dia.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Secara tegas, sanksi dicantumkan dalam Pasal 94 berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

 

4 dari 5 halaman

PeduliLindungi Cukup Rawan

Zudan mengatakan aplikasi PeduliLindungi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Sehingga dia menyarankan agar aplikasi tersebut dilengkapi sistem keamanan berlapis.

" Jadi tidak hanya dengan NIK saja, bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital," ucap Zudan.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya data pribadi Jokowi. Dia pun meminta pihak terkait untuk segera melakukan langkah khusus menangani masalah ini.

" Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 5 halaman

Menkominfo Tunggu Pernyataan Resmi Kemkes

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait data identitas Jokowi yang bisa dilihat diakses dengan mudah tersebut.

Johnny beralasan Kemenkes merupakan wali data informasi tersebut, sebelum akhirnya dimigrasi ke Kemenkominfo.

" Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ungkap Menteri Johnny melalui pesan singkat seperti dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Johnny, integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini data PeduliLindungi sudah berada di Data Center Kominfo.

 

 

Beri Komentar