114 Kanal Internet dan Sosmed Tayangkan Iklan Bentuk Rokok Diblokir

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 18 Juni 2019 18:12
114 Kanal Internet dan Sosmed Tayangkan Iklan Bentuk Rokok Diblokir
Pemerintah memblokir ratusan iklan rokok di internet dan media sosial.

Dream – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menindak tegas perusahaan rokok yang telah membuat tayangan iklan di internet dan media sosial. Sebanyak 114 iklan rokok yang dianggap melanggar ketentuan langsung diturunkan.  

Upaya pemblokiran ini menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan tentang iklan rokok.

“ Kamis saya dapat surat Menkes dari wartawan, langsung saya minta crawling, profiling. Sorenya ada surat dari Menkes, hasilnya sudah ada,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

Menurut Rudiantara, ratusan iklan yang diblokir tersebut dianggap telah melanggar Undang-UNdang Kesehatan karena memperagakan dan menampilkan wujud rokok dalam tayangan iklannya. 

Ditambahkannya, munculnya iklan yang menampilkan wujud rokok tersebut tak sepenuhnya kesalahan dari produsen rokok. Sebab, bisa saja iklan tersebut di-posting oleh individu di media sosial.

" Saya minta rapat dengan Menkes, karena untuk bentuk iklan-iklannya seperti apa. Karena yang 114 itu belum tentu ditayangkan oleh produsen rokok. Karena ada juga url posting-an individu di media sosial. Jadi, kita juga tidak serta merta menyalahkan produsennya," kata dia.

Rudiantara belum bisa memastikan apakah memblokiran iklan rokok di internet dan media sosial ini akan diperluas atau tidak. Menurut dia, hal tersebut harus terlebih dulu dibahas bersama Kementerian Kesehatan.

" Yang paling paham menginterpretasikan uu adalah regulator, UU Kesehatan itu adalah Kemenkes. Karenanya, saya minta kepada Menkes, untuk duduk bersama memberikan guidence, kita minta Kemenkes menjabarkan lebih detail. Sekarang yang jelas-jelas nyata itu ditulis memperagakan wujud rokok, itu saja dulu. Baru itu (yang dilarang), karena itu tidak multiinterpretasi‎," kata dia.

Larangan iklan rokok di internet dan media sosial pun menjadi pro dan kontra.

1 dari 2 halaman

Didukung YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung permintaan Menteri Kesehatan Nila Moeloek kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet. Melalui keterangan resmi yang dikirim oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, YLKI turut meminta agar Menkominfo memblokir iklan rokok di internet.

" Langkah Menkes layak diberikan dukungan, oleh karena itu YLKI meminta Menkominfo memblokir iklan rokok di internet, termasuk iklan rokok dari negara lintas batas," kata Tulus.

Dia mengatakan keberadaan iklan rokok di internet amat mengkhawatirkan. Pasalnya, internet bisa diakses siapa pun dan kapan pun, tanpa kontrol dan batas waktu, termasuk oleh anak-anak.

Apalagi, kini ada 171 juta pengguna internet di Indonesia, termasuk di antaranya anak-anak.

" Oleh karena itu, iklan rokok di internet layak diblokir guna melindungi anak-anak dari paparan iklan rokok dan mencegah meningkatnya prevalensi meroko pada anak-anak dan remaja," kata Tulus.

Tulus memaparkan, Indonesia merupakan negara yang masih menjadi surga bagi iklan dan promosi rokok. Padahal menurutnya, di dunia, iklan dan promosi rokok telah dilarang. Misalnya, di Eropa pelarangan iklan rokok telah dilakukan sejak tahun 1960. Sementara di Amerika, iklan rokok telah dilarang sejak 1973.

2 dari 2 halaman

Namun, Ditolak Produsen Rokok

Asosiasi Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menolak larangan iklan rokok di media online dan internet. Ketua Gaprindo, Muhaimin Moefti, mengatakan telah menolak dengan tegas upaya-upaya yang melarang total iklan rokok di internet selama iklan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti tertuangan dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

" Untuk itu, pemerintah sebaiknya melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demi terwujudnya suatu kepastian usaha dan keadilan hukum bagi pelaku usaha industri hasil tembakau nasional," kata dia.

Muhaimin mengatakan anggota Gaprindo selalu patuh pada peraturan perundangan yang mengatur industri hasil tembakau Indonesia, khususnya tentang pengaturan pengendalian iklan rokok.

" Di mana dalam dua peraturan perundangan tersebut (PP 109/2012 dan UU Nomor 32/2002), salah satu bentuk pengendalian iklan rokok adalah dilarang memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok, serta tidak mencantumkan kata rokok," kata dia.

Selain itu, lanjut Muhaimin, secara khusus dalam PP 109/2012 juga mengatur mengenai iklan di media teknologi informasi, yaitu situs merek dagang produk tembakau harus menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas.

" Di tengah fokus dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi Indonesia, Gaprindo meminta agar tidak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau nasional yang merupakan industri penting dan legal dengan sejarah panjang di negeri ini," ungkap dia.

‎Gaprindo menolak upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok, mengingat rokok merupakan produk legal yang dapat diiklankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di internet. Dengan demikian, pelaku usaha industri hasil tembakau dapat berkompetisi dan memiliki ruang usaha yang kreatif, adil, dan berkepastian hukum.

" Industri hasil tembakau merupakan salah satu industri padat karya yang menjadi mata pencaharian 6 juta masyarakat Indonesia, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, para pekerja di pabrikan rokok, serta jutaan pedagang yang tersebar di seluruh Indonesia," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Septian Deny)

Beri Komentar
Mengharukan, Reaksi Gempi Dengar Gading dan Gisel Tidur Bareng Lagi