Cerita Sebenarnya di Balik Guru Honorer Dihadiahi Motor

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Minggu, 26 Januari 2020 10:25
Cerita Sebenarnya di Balik Guru Honorer Dihadiahi Motor
Video yang beredar menyebut guru ini mendapatkan sepeda baru dan motor dari patungan orang tua murid.

Dream – Video mengenai seorang guru honorer di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Sukabumi, Jawa Barat, tengah viral di internet. Guru tersebut tengah mendapatkan kebahagiaan mendapatkan sepatu dan motor baru. 

Dikutip dari akun Instagram @makassar_iinfo, guru tersebut mengabdi dengan tulus namun hanya diupah Rp267 ribu per bulan. Upah tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga guru itu mengajar dengan sepatu berlubang.

Pengabdian guru tersebut membuat banyak orang terenyuh. Akhirnya guru itu mendapatkan hadiah sepatu dan motor baru.

“Detik-detik guru honorer yang sepatu sudah bolong, upah sebulan Rp267 ribu dapat hadiah motor dari patungan orang tua murid,” tulis admin.

Video tersebut diunggah kembali admin dari Facebook Sahabat Kristiawan Peduli Indonesia.

“Semoga bapak bisa lebih fokus dan giat dalam mendidik murid muridnya ya pak. Dan juga Pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap guru honor yang ada di indonesia agar kondisi ekonomi mereka bisa lebih baik dan fokus mendidik generasi muda bangsa ini. Video : Sahabat Kristiawan Peduli Indonesia,” tulis akun ini.

 

1 dari 6 halaman

Klarifikasi dari Donatur

Diketahui sang guru ini bernama Panji Setiadi. Pria asli Sukabumi merupakan guru honorer di SD Babakan.

Penggagas gerakan donasi Sahabat Kristiawan Peduli, Kristiawan Saputra, memberikan klarifikasi terkait hadiah yang diberikan. Dia mengatakan hadiah kepada Panji bukanlah hasil patungan orangtua murid, melainkan dibelinya atas nama Sahabat Kristiawan Peduli.

“ Tolong dibagikan... KLARIFIKASI.... Banyak beredar video yang saya bikin tentang guru honorer yang mendapatkan motor tetapi captionnya diganti dan tidak sesuai dengan kenyataannya. MOTOR ITU dibeli oleh saya sendiri atas nama SAHABAT KRISTIAWAN PEDULI,BUKAN UANG HASIL IURAN ORANG TUA MURID seperti banyak beredar di media sosial baru baru ini,” tulis @kristiawansaputra1

 Klarifikasi guru honorer dapat motor dan sepatu,Klarifikasi guru honorer dapat motor dan sepatu, © Akun Instagram @kristiawansaputra 1

 

2 dari 6 halaman

DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Tenaga Honorer

Dream - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap, serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintah.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR, Jakarta.

Dikutip dari Liputan6.com, Selasa 21 Januari 2020, ada beberapa poin yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. 

" Diharapkan, kesimpulan itu menjadi kesepakatan kita bersama-sama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo. Beberapa poin ini adalah sebagai berikut ini. 

 

 © Dream



1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PANRB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3 dari 6 halaman

Siapkan untuk Tes SKD CPNS

3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4.Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Komisi II mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

Sebagai informasi, rapat kerja menghadirkan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan dimulai pukul 10.20 WIB.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

4 dari 6 halaman

Rekrutmen PPPK untuk Tenaga Honorer Dibuka Februari 2019

Dream – Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019. Rekrutmen ini akan dilakukan dua tahap.

Tahap pertama untuk eks tenaga honorer K2 di posisi guru atau dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Tahap ke dua, untuk formasi umum.

" Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, dikutip dari laman menpan.go.id, Rabu 23 Januari 2019.

 

 © Dream

 

Menurut Syafruddin, rekrutmen PPPK tahun ini ada 150 ribu formasi. Pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS untuk formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Ada 48 pemerintah daerah (pemda) yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018. " Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," kata Syafruddin.

5 dari 6 halaman

Akselerasi Kapasitas Organisasi

Syafruddin mengatakan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk mempercepat kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional.

Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapatkan pegawai yang punya kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi.

Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional.

Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

" Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," kata dia.

6 dari 6 halaman

Ini Syaratnya

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Beri Komentar
Indah Permatasari: Karena Mimpi Aku Hidup