Sejarah Hukum Islam di Indonesia, dari Masa Hindia-Belanda sampai Era Reformasi

Reporter : Widya Resti Oktaviana
Jumat, 21 Januari 2022 15:34
Sejarah Hukum Islam di Indonesia, dari Masa Hindia-Belanda sampai Era Reformasi
Hukum Islam di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang yang dimulai dari masuknya agama Islam di Indonesia.

Dream – Hukum Islam bukanlah sebuah hukum yang baru lagi di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam telah mengatur perilaku manusia terutama umat Islam agar apa yang dilakukannya tidak melanggar syariat-syariat Islam. Hukum inilah yang menjadi sumber pedoman bagi kehidupan manusia yang tidak hanya sebatas hukum yang wajib ditaati saja, tetapi ada sanksinya jika melanggar.

Sejarah hukum Islam telah berlangsung sejak lama. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam yang tidak bisa dipahami secara mudah melalui Al-Quran, maka akan ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian setelah Nabi wafat, maka hukum Islam tersebut tidak hanya bersumber di Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga dari ijma dan qiyas.

Keberlangsungan sejarah hukum Islam pun tetap berlanjut hingga akhirnya masuk di Indonesia. Di mana hukum Islam diterapkam dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Misalnya saja Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, dan masih banyak lagi.

Namun memasuki masa penjajahan di Indonesia, hukum Islam mulai dikesampingkan karena adanya politik hukum Belanda. Akhirnya sejarah hukum Islam mengalami titik baliknya lagi di masa Indonesia modern.

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang sejarah hukum Islam di Indonesia, berikut sebagaimana telah dirangkum dari berbagai sumber.

1 dari 6 halaman

Hukum Islam

Hukum Islam© Shutterstock.com

Hukum Islam telah ada dan hidup di tengah masyarakat sejak berabad-abad lalu. Sifatnya yang universal membuatnya bisa diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia pada waktu maupun ruang yang berbeda. Bahkan hukum ini juga bersifat kekal seperti halnya yang menciptakan hukum Islam itu sendiri, yakni Allah SWT.

Oleh karena itu, hukum Islam tidaklah memiliki kecacatan dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam ada untuk mengatur setiap manusia, terutama umat Islam agar bisa menjalani kehidupannya sesuai syariat yang ditetapkan. Jika ada yang melanggar syariat tersebut, maka ada juga hukuman atau sanksi yang sudah dipersiapkan sesuai dengan kesalahan seperti apa yang diperbuatnya.

Seperti dikutip dari Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 9, No. 1, Tahun 2021 berjudul Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern oleh Jefik Zulfikar Hafizd, istilah hukum Islam berasal dari Islamiv Law yang umumnya digunakan oleh para orientalis dalam mengartikan istilah syariah.

Aturan dalam ajaran Islam disebut dengan hukum, ahkam, atau kata lainnya yang satu jenis. Tetapi dengan istilah syariah, hal ini memiliki makna berupa jalan menuju sumber air. Hukum Islam sendiri menjadi pedoman kehidupan manusia yang bukan hanya untuk ditaati saja, tetapi juga ada sanksi yang dipersiapkan jika ada yang melanggar.

2 dari 6 halaman

Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Membahas tentang sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya tidak lepas dengan sejarah masuknya agama Islam di Indonesia yang selalu menarik untuk dikaji. Apalagi masuknya Islam di Indonesia disertai dengan beberapa pendapat yang berbeda-beda serta ada berbagai keunikan yang terjadi. Misalnya saja keterlibatan budaya serta adat lokal yang sebelumnya sudah hidup di Indonesia, lalu kemudian menjadi pendukung dari masuknya agama Islam itu sendiri.

Masuknya agama Islam di Indonesia ini pun diketahui melalui beberapa jalur. Diantaranya adalah melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Seiring dengan berjalannya waktu, Islam pun telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan muncul berbagai kerajaan bercorak Islam yang kemudian menetapkan hukum Islam di dalamnya.

Seperti dikutip dari buku berjudul Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia karya Dr. Rohidin, Ar-Raniri yang telah ditunjuk menjadi petronase kerajaan menulis kitab bernama al-Shirat al-Mustaqim yang isinya tentang berbagai praktik hukum Islam dan dijadikan sebagai rujukan bagi Kesultanan Aceh. Serta ada kitab bernama Bustan as-Salathin yang sebagai nasihat untuk sultan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Pada beberapa kerajaan Islam dibentuklah lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi untuk menegakkan keberadaan hukum Islam. Dan inilah yang akan menjadi sejarah hukum Islam di Indonesia yang sangat panjang. Lembaga keagamaan yang dibentuk tersebut salah satunya adalah peradilan agama untuk mengadili serta menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh umat Islam.

3 dari 6 halaman

Hukum Islam di Masa Hindia Belanda

Hukum Islam di Masa Hindia Belanda© Unsplash.com

Indonesia mengalami masa penjajahan hingga bertahun-tahun lamanya. Salah satu negara yang sangat lama menjajah Indonesia adalah Belanda hingga memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Masuknya penjajahan Belanda ini otomatis juga menerapkan hukum Belanda pada masyarakat Indonesia. Namun sayang, hukum tersebut tidak berjalan efektif dan akhirnya membiarkan lembaga asli yang sudah ada di tengah masyarakat.

Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa perkara kewarisan masyarakat yang beragama Islam, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan sehari-hari, yaitu berupa hukum Islam.

Selain itu, penjajah dari negara lain seperti Inggris pun juga mengakui adanya hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, yakni Sir Thomas Stanford Raffles yang mengakui berlakukan hukum Islam di tengah masyarakat pribumi. Hukum Islam tersebut diantaranya adalah di bidang perkawinan dan kewarisan.

4 dari 6 halaman

Hukum Islam di Masa Kemerdekaan

Sejarah hukum Islam pun masih berlanjut, yakni di masa kemerdekaan Indonesia. Adanya hukum Islam di masa kemerdekaan sudah terlihat saat pembahasan lahirnya Piagam Jakarta. Di mana dalam persidangan BPUPKI, telah terjadi perbedaan pendapat. Yakni pendapat yang menganjurkan agar Indonesia sebagai negara Islam.

Lalu pendapat ke dua hadir dari Mohammad Hatta berupa negara persatuan nasional dengan memisahkan antara urusan agama dan urusan Islam atau menjadi bukan negara Islam.

Sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang disertai dengan semangat Piagam Jakarta, maka kedudukan dari hukum Islam pun diakui dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka semua peraturan dari pemerintahan Belanda yang berdasar pada teori receptie tidaklah berlaku lagi karena sudah bertentangan dengan UUD 1945.

5 dari 6 halaman

Hukum Islam pada Orde Lama dan Baru

Hukum Islam pada Orde Lama dan Baru© Pixabay.com

Di masa orde lama ini, sejarah hukum Islam diselimuti dengan beberapa konflik yang terjadi. Apalagi di era ini muncul kaum yang disebut dengan kaum nasionali dan komunis. Sedengkan saat itu ada salah satu partai yang menjadi wakil dari aspirasi umat Islam, yakni Masyumi harus bubar karena tokoh-tokohnya dianggap terlibat dalam pemberontakan.

Memasuki orde baru, tokoh-tokoh Masyumi pun dibebaskan. Dan kemudian menegaskan tentang perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Meski saat itu keberadaan hukum Islam belum terlalu tegas, namun tetap ada usaha untuk mempertegasnya. Hal itu ditunjukkan oleh Menteri Agama yang adalah seorang NU, yakni KH. Mohammad Dahlan mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam.

Namun sayang, pengajuan tersebut gagal dan dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970 dan hasilnya pun memuaskan.

6 dari 6 halaman

Hukum Islam di Era Reformasi

Sejarah hukum Islam di era reformasi ini mulai menampakkan hasilnya yang jelas. Meskipun berproses secara perlahan, namun hal tersebut pasti. Hal ini ditunjukkan dari lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pembuka peluang bagi aturan-aturan dengan berlandas pada hukum Islam.

Di era reformasi ini, muncul beberapa peraturan Perundang-undangan yang mampu memperkuat hukum Islam. Peraturan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

2. UU Pengelolaan Zakat

3. UU Wakaf

4. UU Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh

5. UU Perbankan Syariah

Beri Komentar