Dream - Kementerian Agama (Kemenag) membantah pernyataan Deputi Senior Bank Indonesia, Anwar Nasution, yang menyebut pemberangkatan jemaah haji menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah karena menguras devisa negara.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Siskohat Kemenag, Ramadhan Harisman menilai pandangan itu tidak tepat. Menurutnya kebutuhan valuta asing (valas) untuk operasional haji jauh lebih kecil ketimbang valas untuk impor migas dan pembayaran utang korporasi yang jatuh tempo pada periode tertentu.

“Terlalu berlebihan jika pemberangkatan jemaah haji dianggap melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (USD). Banyak faktor lain yang mempengaruhi lemahnya nilai tukar rupiah,” kata Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 September 2018.

Total biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun ini sebesar Rp14,1 triliun berupa mata uang rupiah dan riyal. Dari total angka tersebut, pembiayaan dalam mata uang Saudi sebesar SAR 2,1 miliar atau USD560 juta.

Ramadhan menyebut dana itu tidak digelontorkan langsung. Dana dikeluarkan secara bertahap dalam jangka waktu 4 hingga 5 bulan pada masa operasional haji. Sementara, sisanya dibayar dalam bentuk rupiah, termasuk ongkos penerbangan haji.

Selain itu, pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah haji juga masih menggunakan rupiah.

“Dengan demikian, pada saat pembayarannya tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAR maupun USD dalam negeri,” ujar Ramadhan.

Tak bisa dipungkiri, selama musim haji memang terjadi perpindahan devisa negara ke Arab Saudi. Semua negara mengalami hal sama karena pelaksanaan ibadah haji dan umrah hanya di Tanah Suci.

Tetapi, pemerintah berupaya mengimbanginya dengan distribusi ekonomi kepada warga Indonesia yang bermukim di Saudi.

“Di antara mukimin itu ada yang bekerja untuk pebisnis Saudi yang hidup dari siklus haji dan umrah. Ada yang kita rekrut jadi pendukung petugas haji, ada juga yang berjualan ke jemaah," ujar dia.

[crosslink_1]