Skuter Listrik Pribadi Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Dilarang Polda

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta pengelola skuter listrik pernah duduk bersama membahas keberadaan alat transportasi ini.

Dalam pertemuan itu, terjalin kesepakatan skuter hanya bisa digunakan di kawasan tertentu seperti Gelora Bung Karno, Bandara, dan tempat wisata Ancol. Pihak penyedia layanan pun bersedia memindahkan skuter ke area tersebut.

"Sesuai kesepakatan bersama, untuk skuter ini ditetapkan di kawasan tertentu," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Yusri mengatakan pihaknya masih menunggu Pergub mengenai penggunaan skuter listrik ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda, terdapat beberapa jenis alat transportasi yang bisa melintas di jalur sepeda.

Pada pasal 2 ayat 2 pergub tersebut menyebutkan selain sepeda dan sepeda listrik, jalur sepeda juga diperuntukkan bagi otopet, skuter, hoverboard, dan unicycle.


(Sumber: Liputan6.com)

Sudah Darurat, Operasional Skuter Listrik Harus Segera Diatur

Dream - Pemerintah didesak untuk mengatur operasional skuter listrik yang mulai banyak digunakan masyarakat. Pengturan diperlukan agar pengguna skuter listrik terjaga keamanannya di jalan raya.

Untuk diketahui, dua pengendara skuter listrik belum lama ini menjadi korban penabrakan di jalan raya. Menggunakan sarana transportasi alternatif itu di malam hari, keduanya meninggal dunia setelah tertabrak mobil. 

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan pengaturan skuter listrik mendesak dibuat karena sudah bersifat darurat. Alasannya, sudah ada korban jiwa terkait dengan penggunaan skuter listrik.

“Harus diatur dan sekarang sudah darurat. Sudah ada yang tewas,” kata Djoko ketika dihubungi Dream di Jakarta, Kamis 14 November 2019.11.14

Djoko meminta pemerintah,khususnya Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan regulasi operasional skuter listrik. “Dibikin PM (Peraturan Menteri) Perhubungan,” kata dia.

Dukung Dishub DKI Jakarta Atur Skuter Listrik

Desakan ini juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mendesak Pemerintah Provinsi Kementerian Perhubungan untuk memperketat keberadaan dan penggunaan skuter listrik.

"YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah dan wabah baru," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dikutip dari Antara, diberitakan oleh Liputan6.com.

YLKI, lanjut Tulus, mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatur skuter listrik. Tujuannya agar regulasinya cepat disahkan oleh gubernur DKI Jakarta. Poin-poin krusial yang perlu diatur, lanjutnya, antara lain perizinan yang ketat, pentarifan, dan juga jaminan asuransi.

"Intinya keberadaan skuter listrik harus dikendalikan dengan kuat," kata dia.

Pergub Segera Terbit, Skuter Listrik Dilarang Naik Trotoar di Jakarta

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menandatangani peraturan gubernur (pergub) mengenai skuter listrik pada akhir 2019.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, aturan itu merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syafrin mengatakan dalam Pergub tersebut akan diisi sejumlah peringatan dan aturan penggunaan skuter listrik.

"Tahun ini kami siapkan. Kami harapkan sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur," ujar Syafrin, kepada Liputan6.com, Rabu, 13 November 2019.

Dia mengatakan, skuter listrik hanya diizinkan melewati jalur sepada dan dilarang melintasi jembatan penyeberangan orang (JPO) serta trotoar.

"Mereka bisa masuk di jalur sepeda atau di kawasan yang diperbolehkan oleh pengelola contohnya Gelora Bung Karno (GBK)," kata dia.

Mari Bijak

Dengan adanya larangan itu, pemprov DKI akan menyiagakan anggota Dinas Perhubungan dan Satuan Pamong Praja (PP) di sejumlah titik.

JPO skuter listrik yang kehabisan daya, kata dia, tidak boleh dikendarai di JPO. "Harus dituntun," ucap dia.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengunggah sejumlah foto pengguna skuter listrik yang melewati JPO di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Akibatnya, lantai JPO yang terbuat dari kayu rusak dan terdapat bekas goresan roda skuter listrik. Dalam unggahan itu, Dinas Bina Marga juga meminta agar pengguna papan luncur atau skateboard dan skuter listrik tidak melintasi JPO Bundaran Senayan, GBK dan Polda Metro Jaya.

Sebab selain mengganggu pengguna JPO, scooter listrik dapat merusak lintasan. "Mari bijak dalam menggunakan fasilitas umum, kita gunakan dan jaga bersama," jelasnya.

Sumber: Liputan6.com/Ika Defianti