3,5 Juta Pekerja RI Terdampak Covid-19, Jawa Barat Tertinggi

Reporter : Syahid Latif
Senin, 10 Agustus 2020 16:12
3,5 Juta Pekerja RI Terdampak Covid-19, Jawa Barat Tertinggi
Berbagai program dirancang pemerintah untuk memitigasi dampak Covid-19 salah satunya dengan bantuan gaji tambahan Rp 2,4 juta ribu selam 4 bulan.

Dream - Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah tenaga kerja terbanyak terkena dampak pandemik Covid-19. Tak hanya di sektor informal, pandemik ini juga memukul pekerja sektor formal.

Data yang dihimpun Kementerian Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja di daerah menunjukan, jumlah pekerja di tanah Pasundan yang terimbas dampak Covid-19 mencapai 342.772 orang.

Secara nasional, hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah di-cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang berdasarkan data menurut alamat pekerja.

Dari data tersebut, pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK 383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

" Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini kedepannya," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengutip laman Kemnaker.go.id.

 

1 dari 4 halaman

Melihat kondisi memprihantinkan tersebut, pemerintah berupaya memitigasi dampak pandemi di bidang ketenagakerjaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya adalah upaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

Dalam waktu dekat, pemerintah bahkan berencana memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya di bawah Rp5 juta.

" Subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ungkap Ida.

Dengan stimulus tersebut, Kemnaker berharap daya beli masyarakat akan mulai meningkat. Pada akhirnya, perekonomian Indonesia di kuartal III dan IV akan tumbuh positif.(Sah)

2 dari 4 halaman

Kriteria Penerima dan Cara Penyaluran Gaji Tambahan Rp600 Ribu dari Pemerintah

Bantuan Sosial Bansos Insentif© (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Dream - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir memastikan adanya program gaji tambahan untuk 13 juta pekerja non-PNS. Rencananya tambahan penghasilan Rp600 ribu itu akan diberikan selama 4 bulan.

Program bantuan sosial untuk pekerja ini dirancang diberikan langsung per dua bulan ke masing-masing pekerja.

" Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," ujar Erick yang juga menjabat Menteri BUMN, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.

Erisk mengatakan program stimulus ini sedang dalam proses finalisasi agar bisa dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Pegawai yang menjadi sasaran adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja ini adalah golongan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membayar iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau setara dengan gaji maksimal Rp5 juta per bulan.

Menurut Erick, bantuan sosial terbaru ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Gaji tambahan untuk pegawai menambah program yang sudah dijalankan pemerintah seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.

" Dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," katanya.

Dia juga memastikan percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Diharapkan cara ini akan tetap menjaga kesehatan masyarakat sekaligus membangkitkan kembali roda perekonomian nasional.(Sah, Sumber: Liputan6.com)

3 dari 4 halaman

Anggaran Sampai Rp3,1 Triliun

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana program pemberian insentif berupa tambahan penghasilan bagi pegawai yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan akan menyasar 13 juta karyawan.

" Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.

Program baru dari pemerintah di masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diperkirakan akan menelan anggaran pemerintah hingga Rp3,12 triliun.

Sri Mulyani menyatakan program ini masih dalam tahapan pengkajian pemerintah.

Rencana program gaji tambahan untuk belasan juta pekerja ini menambah insentif lain yang disiapkan pemerintah. Program lainnya adalah bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4 juta.

" Pengusaha UMKM sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun," tandasnya.(Sah)

4 dari 4 halaman

Fokus Dulu di Kartu Prakerja

Insentif Gaji Bantuan Sosial© (Foto: Setkab.go.id)

Dream - Berbagai program dirancang pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat. Setelah memperpanjang insentif pajak hingga akhir tahun, pemerintah berencana memberi bantuan tambahan pemasukan bagi para pegawai bergaji di bawah Rp5 juta.

Program tambahan penghasilan bagi pegawai ini akan masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus dibahas pemerintah.

Nantinya, pemerintah akan menetapkan sektor-sektor usaha dari para pegawai bergaji di bawah Rp5 juta yang dianggap layan mendapat santunan sosial. Rencananya program ini berlangsung selama enam bulan.

" Terkait insentif itu, pemerintah siapkan beberapa insentif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Rilis PDB Kuartal II/2020, Rabu, 5 Agustus 2020.

Menurut Airlangga, untuk jangka pendek, pemerintah tengah fokus memprioritaskan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui program Prakerja. Setelah itu, baru akan ada program lanjutan.

“ Jangka pendek, pegawai yang terdampak PHK dari data Kemenaker 2,1 juta, ini diselesaikan melalui Kartu Prakerja dahulu. Jadi prioritasnya itu dulu baru program lanjutan,” kata Airlangga.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar