Insentif Rp3 Juta Guru Madrasah Non ASN Segera Cair, Tinggal Tunggu Rekening Tabungan

Reporter : Alfi Salima Puteri
Selasa, 20 September 2022 08:12

Kemenag Memastikan Tunjangan Insentif Guru Madrasah Non-ASN Akan Segera Cair (Foto Ilustrasi: Shutterstock)

Kemenag memastikan Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit namun proses pencariannya menunggu pembuatan rekening bank selesai.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS terus dilakukan. Tambahan penghasilan sebagai tunjangan insentif untuk guru madrasah yang masih berstatus non sertifikasi ini akan diberikan kepada 210 ribu guru madrasah..

“ Masih terus berproses, utamanya terkait pembuatan rekening bank,” terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, M Zain dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin, 19 September 2022.

Zain memastikan Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit. Dengan demikian bank penyalur akan segera transfer insentif guru madrasah bukan PNS ketika semua rekening guru tersebut sudah siap.

Menurut Zain, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Besarannya adalah Rp250ribu per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

“ Kami akan rapel satu tahun dan diupayakan bisa cair paling lambat November 2022. Kami bersyukur kalau bisa lebih cepat dari itu. Itu yang sedang kami terus upayakan,” tegasnya.

Alhamdulillah, Guru Madrasah Non ASN Bakal Dapat Tunjangan Insentif Rp3 Juta © MEN

^{(Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, M Zain. Foto: kemenag.go.id)}

1 dari 3 halaman

Dengan rapelan ini para penerima nantinya akan mendapat insentif senilai Rp3 juta dipotong pajak sesuai ketentuan.

" Insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa," tutur Zain.

Menurut Zain, insentif tersebut akan diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi. Dia berharap tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan.

“ Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level,” kata Zain.

Terakhir, tunjangan insentif ini dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Hal ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar.

Namun demikian, karena keterbatasan anggaran, Zain mengatakan bahwa insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.

2 dari 3 halaman

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama)

2. Belum lulus sertifikasi

3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama

5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru

3 dari 3 halaman

6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama

9. Belum usia pensiun (60 tahun)

10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah

11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah

12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.