Asuransi Murah Petani, RI Ketinggalan dari Negara Arab

Reporter : Ramdania
Minggu, 18 Mei 2014 07:07
Asuransi Murah Petani, RI Ketinggalan dari Negara Arab
Negara agraris seperti Indonesia hingga kini belum memiliki asuransi mikro khusus bagi petani. Di sisi lain, negara padang pasir justru mempunyai asuransi ini. Mengapa demikian?

Dream - Asuransi di Indonesia belum begitu booming dibandingkan produk investasi lainnya seperti tabungan. Jumlah nasabah dan perusahaan yang menjual produk asuransi belum begitu besar dibandingkan total masyarakat Indonesia.

Kondisi ini tak tak lantas membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) patah arang. Ingin menggenjot bisnis keuangan ini, OJK mengaku tengah menyusun peraturan terkait asuransi mikro atau asuransi berpremi murah guna menjangkau golongan menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah.

Bisnis asuransi mikro ini memiliki potensi nasabah cukup besar di Indonesia, mulai dari sopir ojek hingga pedagang kaki lima. Sayangnya, OJK belum berniat mewajibkan perusahaan asuransi untuk menjual produk asuransi murah yang hanya berpremi di bawah Rp 50 ribu ini.

" Kalau dari 120 perusahaan asuransi sudah mau berjualan produk asuransi mikro ini, ya tidak perlu diwajibkan. Daripada nanti diwajibkan tapi perusahaannya tidak siap, maka akan berjualan asal-asalan. Padahal ini menyangkut masyarakat menengah ke bawah yang butuh uang cepat," ujar Direktur Industri Keuangan Non Bank OJK, Mochammad Muchlasin di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Dream, Minggu, 18 Mei 2014.

Kebijakan yang ditempuh OJK ini berbeda dibandingkan pemerintah India. Salah satu negara berkembang ini mewajibkan perusahaan pembiayaan seperti bank dan asuransi untuk menyediakan sekurang-kurangnya seperlima dari produk yang ditawarkan perusahaan untuk masyarakat pedesaan dan kaum urban di perkotaan.

" Kalau di India diwajibkan, sedangkan Filipina juga tidak diwajibkan menjual produk untuk mikro," jelasnya.

Muchlasin juga miris dengan ketiadaan asuransi khusus petani. Selaku negara agraris yang masyarakatnya bermata pencaharian petani, Indonesia belum juga memiliki asuransi pertanian dan hewan ternak. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara Arab yang telah memiliki produk asuransi jenis ini.

" Negara Arab yang padang pasir itu saja sudah punya, tapi di Indonesia belum," ujar Muchlasin.

Belum munculnya, produk asuransi mikro pertanian di tanah air kemungkinan dipicu kurangnya pengetahuan para tenaga asuransi di Indonesia terkait risiko asuransi tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran terjadinya gagal bayar seperti yang terjadi pada Kredit Usaha Tani pada tahun 1996-2000.

" Ini takutnya seperti KUT, kredit macet begitu. Padahal asuransi pertanian ini penting, jadi tergantung itikad dari pemerintah saja," tandasnya.

Sebagai informasi, kredit usaha tani merupakan kredit modal kerja yang disalurkan melalui koperasi dan LSM untuk membiayai petani. Kredit yang mengalir sejak 1996 hingga 2000 ini dipakai usaha sektor tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Dana KUT berasal dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana KUT sebesar Rp 5,7 triliun kepada 14 bank. Bank hanya sebagai penyalur kredit yang diberikan kepada para petani melalui linkage program. Sayangnya, petani tidak siap menerima program tersebut sehingga terjadi kredit macet.

Beri Komentar