Cegah PHK, Perusahaan Banting Setir Produksi APD

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Selasa, 21 April 2020 17:37
Cegah PHK, Perusahaan Banting Setir Produksi APD
Dunia usaha melirik produksi APD untuk membantu tenaga medis melawan corona.

Dream – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap membantu pemenuhan alat kesehatan (Alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD), yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu tenaga medis memerangi pandemi corona.

Dikutip dari keterangan tertulis HIPMI, Selasa 21 April 2020, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Sari Pramono, menjelaskan, pihaknya akan terus mendukung pemenuhan tersebut dan meminta pemerintah juga ikut mendukung pengusaha lokal.

" Kita siap bantu dan support pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Pengurus-pengurus HIPMI yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah juga ikut support pengusaha lokal," kata Sari di Jakarta.

Pandemi corona membuat kebutuhan masker dan alat medis lainnya kian melonjak tajam. Banyak pelaku industri yang banting setir untuk memproduksi masker dan melakukan pemasaran secara luas.

" Banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak di rumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, ada juga perjuangan pengusaha yang banting setir dan kreatif untuk bertahan," kata dia.

1 dari 5 halaman

Berharap Industri Kesehatan di Indonesia Diperkuat

Sari juga mengharapkan kepada pemerintah agar industri kesehatan Indonesia lebih diperkuat, karena saat ini Indonesia tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD. Pihak HIPMI berjanji akan mendorong usaha konveksi agar dapat mengembangkan alkes dan APD.

Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI, DR. dr I Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK(K), FINSDV, FAADV mengatakan, sebagai upaya mendorong dan membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu dengan cara membantu distribusi penjualan para UMKM yang produksi alkes dan APD.

" HIPMI mempunyai potensi pengusaha kesehatan di seluruh Indonesia. Kita berharap pemenuhan kebutuhan APD dan alkes lain, serta masker bisa melibatkan pengusaha UMKM lokal yang tergabung di HIPMI agar bisa survive," tutur Darmaputra.

Menurut dia, pemerintah harus segera menindak pihak yang mempersulit pendistribusian alkes dan APD yang diproduksi oleh UMKM.

Akibat adanya keterlambatan perizinan, banyak tenaga medis yang tidak menggunakan APD saat menangani pasien Covid-19.

" Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," kata dia.

2 dari 5 halaman

Izin Dipermudah, Jokowi: APD Produksi Dalam Negeri Jangan Diekspor

Dream - Presiden Joko Widodo meminta produksi Alat Pelindung Diri atau APD diatur dengan baik. Kebutuhan dalam negeri tetap harus menjadi prioritas.

" Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah enggak dapat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan produksi APD harus benar-benar diatur. Baik untuk APD lengkap hingga masker. " Kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," kata Jokowi.

Dalam rapat terbatas hari ini, Jokowi mengatakan sudah ada 213 negara yang terkena imbas virus corona dan berebut alat-alat medis.

Dia mendorong kemampuan produksi alat kesehatan di dalam negeri, terutama di tengah pandemi Covid-19.

" Baik itu yang berkaitan dengan industri bahan baku, obat, farmasi, yang berkaitan dengan APD, yang berkaitan dengan industri masker atau yang berkaitan dengn industri ventilator," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Permudah Perizinan

Selanjutnya, Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga mempermudah proses perizinan produksi dan distribusi alat kesehatan di dalam negeri. Utamanya berkaitan dengan pengadaan bahan baku.

" Ketersediaan bahan baku, tadi saya senang beberapa bahan baku tadi bisa dipenuhi di dalam negeri, ini bagus. Tetapi untuk yang masih berkaitan dengan impor bahan baku betul-betul, terutama ini di bea cukai," kata dia.

Jokowi pun meminta Kementerian Perdagangan untuk memberikan relaksasi pengadaan bahan baku alat kesehatan dari luar negeri.

" Sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi betul-betul ada dan membantu mereka," ucap Jokowi.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

4 dari 5 halaman

Jokowi Minta Pejabat Transparans Soal Corona

Dream - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pejabat negara memberikan informasi secara detail mengenai penanganan virus corona yang telah dijalankan sejauh ini. Terlebih, berita-berita yang baik harus terus disampaikan.

" Jangan sampai banyak berita yang baik tidak disampaikan, sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," ujar Jokowi.

Dia juga meminta para pejabat membangun komunikasi efektif. Caranya dengan memberikan penjelasan secara transparan. " Ini harus dilakukan dengan detail dan baik," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi juga meminta data dan informasi terkait virus corona bisa terintegrasi di seluruh kementerian. Sehingga data sebaran Covid-19, baik positif hingga sembuh dapat terdata dengan baik.

" Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang sudah di- PCR berapa, ada semuanya dan terbuka hasilnya," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

5 dari 5 halaman

Jokowi: Pastikan Tak Terjadi Kelangkaan Pangan

Dream - Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah memastikan kecukupan pasokan bahan pangan. Dalam masa pandemi virus corona ini, potensi terjadinya kelangkaan bahan pangan cukup besar.

" (Kepala daerah) membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas melalui video conference, Senin 13 April 2020.

Jokowi mengatakan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah memberikan peringatan mengenai dampak krisis akibat Covid-19 terhadap pasokan bahan pangan.

Sehingga, presiden bernama lengkap Joko Widodo itu meminta kepala daerah memantau panen raya April-Mei maupun Agustus-September supaya distribusi pangan tidak terganggu.

" Mungkin panen yang ini (April-Mei) baik, tapi panen pada penanaman yang ke bulan Agustus-September nanti betul-betul dilihat secara detil sehingga tidak mengganggu produksi, rantai pasok, maupun distribusi dari bahan-bahan pangan yang ada," kata Jokowi.

Beri Komentar