RPP Atur Proses Sertifikasi Produk Halal Lokal Tak Sampai 2 Pekan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 4 Desember 2020 18:12
RPP Atur Proses Sertifikasi Produk Halal Lokal Tak Sampai 2 Pekan
Sebelumnya, prosesnya bisa mencapai tiga bulanan.

Dream – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menyebut Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pembatasan waktu penyelesaian sertifikasi produk halal. Sesuai beleid itu, sertifikat harus sudah dikeluarkan kurang dari sebulan atau 21 hari kerja.

“ Dari sisi waktu Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatasi betul menjadi 21 hari kerja,” kata Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Lutfi Hamid, dalam Serap Aspirasi: Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Industri, Perdagangan, Haji dan Umroh serta Jaminan Produk Halal Edisi Semarang, secara virtual, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020, dikutip dari Merdeka.com.

Ketentuan lebih ketat akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait jaminan produk halal. RPP ini menetapkan waktu toleransi penyelesaian proses sertifikasi untuk produk dalam negeri maksimal 10 hari kerja. Sementara untuk produk dari luar negeri diberikan batas waktu penyelesaian 15 hari.

Tambahan waktu ini dinilai sudah cukup lantaran banyak negara di ASEAN yang memberlakukan waktu pemrosesan sertifikasi produk halal dalam waktu yang singkat.

“ Toleransi ini sangat cukup karena benchmark ini ada di Singapura, Malaysia, dan Singapura, artinya negara lain melakukan sertifikasi dengan cepat,” kata Lutfhi.

1 dari 3 halaman

Sebelumnya, Bisa Tiga Bulan Lebih

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur proses sertifikasi produk dalam negeri selama 97 hari untuk produk dalam negeri. Sedangkan untuk produk luar negeri selama 170 hari.

Didalam undang-undang ini pun tidak mengatur sanksi bila proses sertifikasi menjadi molor dari batas waktu yang telah ditentukan. Maka, kata Lutfi, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum yang lebih terang dalam proses sertifikasi produk halal.

“ Layanan sistem Jaminan Produk Halal dapat memberikan kepastian hukum, akuntabilitas dan keterukuran bagi para pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal mengingat sertifikat halal dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPJPH,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Dorong Jadi Produsen Industri Halal Dunia, Indonesia Butuh RUU Ekonomi Syariah

Dream - Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Di tengah tekanan yang dihadapi berbagai pelaku bisnis, sektor ekonomi syariah, khususnya keuangan, menunjukan kehandalannya dengan mengalami pertumbuhan lebih baik dari industri konvensional.

Kondisi ini mendorong semua pihak untuk kembali mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia.

Guntur Subagja, Asisten Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan mengatakan, masyarakat harus aktif dalam menekan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan keumatan.

" Mengapa kita harus pro aktif dalam membangun ekonomi umat? Lima besar eksportif produk halal terbesar di dunia tidak ada yang negara Muslim. Sebaliknya, lima besar importirnya adalah negara-negara Muslim, termasuk Indonesia," ujarnya dalam TalkShow Reorientasi Umat Dari Politik Ke Ekonomi Syariah, Rabu 2 Desember 2020.

Arief Rosyid Hasan, Ketua Pemuda Dewan Masjid Indonesia sekaligus penggagas Rabu Hijrah juga menyampaikan bahwa semua masyarakat bertanggung jawab untuk membangun ekonomi umat.

" Reorientasi umat dari politik ke ekonomi syariah bukan berarti kita tidak perlu mengurus politik, tapi di tengah situasi politik dalam negeri saat ini, mari kita bersama-sama fokus memaksimalkan potensi Ekonomi Syariah di bangsa," tuturnya.

 

3 dari 3 halaman

DPR RI Dukung Potensi Ekonomi Syariah

Dukungan juga akan diberikan DPR dengan mendorong Rancangan Undang-undang Ekonomi Syariah untuk memajukan industri berprinsip Islami ini di Tanah Air. Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI DPR menilai Indonesia saat ini hanya menjadi konsumen industri halal tetapi belum melakukan perkembangan di bidang tersebut.

" Indonesia hanya menjadi pasar industri halal yang besar namun belum menjadi produsen," tutur Puteri.

Melihat kondisi tersebut, Puteri menilai Indonesia membukukan payung hukum ekonomi syariah yang lebih besar sebagai salah satu upaya dalam menggerakan industri halal Tanah

" Penting untuk kita mendukung RUU Ekonomi Syariah. Pembahasannya belum dimulai, tapi kita perlu dukungan dan aspirasi dari rekan-rekan yang hadir di ruangan ini," tegas Puteri.

Ketua Umum Baitul Muslimin. KH. Hamka Haq tak lupa berpesan tentang pentingnya edukasi ekonomi syariah di pesantren-pesantren. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan SDM yang lebih terampil tak hanya dari segi bahasa, agama, dakwah, tetapi juga di bidang ekonomi.

" Tanpa keahlian di bidang ekonomi dan teknologi yang diperlukan dalam mengelola ekonomi, maka SDM kita akan terus digarap oleh orang asing," tukas KH Hamka.

(Sah)

Beri Komentar