Dream – Sebuah organisasi nirlaba dari Inggris yang fokus pada pembangunan masalah kemiskinan global, Oxfam, menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara yang paling timpang.

Lembaga ini menyebut harta segelintir orang tajir, sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin se-Indonesia.

Dilansir dari The Guardian, Jumat 24 Februari 2017, jumlah miliarder di Indonesia bertambah 1 orang pada tahun 2002 menjadi 20 orang pada 2016. Dari keempat orang itu, dua di antaranya adalah Budi Hartono dan  Michael Hartono. Aset keduanya senilai US$23 miliar (Rp333,75 triliun) atau 40 persen dari total kekayaan 250 juta penduduk Indonesia.

Oxfam sendiri menggunakan data harta kekayaan para miliarder yang berasal dari Forbes. 

“Sejak tahun 2000, perekonomian Indonesia tumbuh. Namun, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum terbagi rata dan jutaan orang telah tertinggal, terutama perempuan,” bunyi laporan Oxfam.

Lembaga ini menyebut produk domestik bruto (PDB) tumbuh cepat dan pertumbuhannya rata-rata sebesar 5 persen pada 2000-2016. Hal ini membuat Indonesia masuk ke dalam daftar CIVETS, yaitu negara yang perekonomian tumbuh cepat.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi itu tidak berarti pengurangan angka kemiskinan melambat atau berhenti. Berdasarkan garis kemiskinan Bank Dunia—acuan penghasilan sebesar US$3,1 (Rp41.385) per dolar AS, ada sekitar 93 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

“Jumlah jutawan dan miliarder terus meningkat. Jika disejajarkan dengan jumlah warga miskin negara itu, akan terlihat bahwa hanya orang kaya yang menikmati keuntungan dari kinerja ekonomi, sementara jutaan orang lainnya tertinggal,” kata Oxam.

Ketimpangan ini menarik perhatian pemerintah. Ketika terpilih pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk memprioritaskan untuk menekan kesenjangan ekonomi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi bagi pemerintahan saya, bagi rakyat saya. Tapi, yang lebih penting (adalah) mempersempit kesenjangan ekonomi. Ketika kami mengundang investor, mereka harus memberikan manfaat kepada rakyat saya, juga untuk negara saya,” kata Jokowi dalam wawancara bersama Bloomberg.(Sah)