Hitung-hitungan Untung Rugi BBM Naik Buat Ekonomi dan `Dompet` Indonesia

Pendapatan total (21% secara tahunan) diuntungkan oleh pembukaan kembali ekonomi, pajak perusahaan yang didorong industri pengolahan, pemungutan non-pajak kuat, yang terdiri atas pendapatan berbasis sumber daya, dan penerapan Undang-Undang Pajak Harmonisasi (HPP), yaitu kenaikan PPN, pajak kripto, dan lain-lain.

Di sisi lain pengeluaran belanja menjadi lebih lambat karena keterlambatan belanja kementerian. Sementara alokasi untuk subsidi dan program bantuan sosial meningkat untuk melindungi daya beli riil masyarakat.

Kondisi ini, lanjut Radhika, mendukung keyakinan pemerintah bahwa defisit fiskal 2022 dapat membaik menjadi minus 3,9 persen dari PDB atau Rp732,2 triliun jika dibandingkan dengan indikasi sebelumnya, minus 4,5 persen, dan yang dianggarkan minus 4,85 persen. " Perkiraan DBS Group Research untuk 2022 direvisi menjadi -3,5% dari PDB," ujarnya.

DBS Group Research juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi lebih ditujukan mendukung keuangan pemerintah di tahun 2023. Kementerian Keuangan diketahui telah menganggarkan subsidi dan pengeluaran kompensasi tahun 2023 sebesar Rp337 turun dari dari tahun ini sebesar Rp502 triliun.

Di saat bersamaan, pendapatan industri pengolahan dan sumber daya kemungkinan akan menurunan tahun depan.

Selain kedua faktor tersebut, DBS Research Indonesia juga menilai adanya alasan pelaksanaan Pemilu pada 2024 yang membuat pemerintah harus segera menaikkan harga BBM. " Dengan pemilihan umum akan berlangsung pada awal 2024, kesempatan mengambil keputusan peka secara politik juga menyempit dengan cepat."

Diketahui kenaikan harga BBM sekitar 30 persne pernah dilakukan pada 2014. Kala itu inflasi melonjak dari rata-rata 5,3 persen dalam enam bulan sebelum kenaikan menjadi 6,8 persen. Di tahun ini, DBS memperkirakan skala penyesuaian harga akan memberikan dampak tidak langsung besar terhadap inflasi setahun penuh yaitu sekitar minus 94-199 basis point (bps).

" Dengan dampak bersih tambahan sebesar 50-60bp karena kenaikan harga bahan bakar merembes ke sub-segmen lain, termasuk makanan, biaya transportasi dan segmen terkait lain, selama 3-6 bulan ke depan."

Sementara untuk Bank Indonesia, DBS Research Group mengungkapkan BP Pernah menyesuaikan suku bunga acuan sampai 125 bps (tahun taper tantrum) dan 25 bps dalam waktu tiga bulan paska kenaikan BBM tahun 2013 dan 2014.

" DBS Group Research memperkirakan BI memperketat kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan 25bp dalam masing-masing rapat tersisa tahun ini, untuk membawa suku bunga ke tingkat 4,75% pada akhir tahun sebelum mengambil jeda," ujar Radhika.

Pemotongan subsidi BBM, lanjutnya, merupakan solusi jangka panjang menengah positif bagi pemerintah. Dampak buruk yang mungkin terjadi di pasar uang dan sentimen diperkirakan bersifat sementara karena pengurangan subsidi, liberalisasi harga BBM, dan konsolidasi fiskal, yang sedang berlangsung, dilihat sebagai kebijakan baik.