JK Singgung Pemerintah Bayar Utang Rp1.000 Triliun Setahun, Tanggapan Sri Mulyani: 'yang Penting Jatuh Tempo Bisa Dibayar'

Reporter : Okti Nur Alifia
Selasa, 23 Mei 2023 17:34

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Liputan6.com)

Jusuf Kalla sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah.

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, yang mengatakan dalam setahun pemerintah membayar utang sampai Rp1.000 triliun.

Bendahara Negara ini tidak mengonfirmasi apakah kabar soal pembayaran itu benar adanya, namun dia mengatakan pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

" Kita kan kalau lihat dari data dan pengelolaan utang, tiap tahun kita tahu beberapa. Utang itu kan ada jangka waktunya. Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun pembayaran utangnya sudah ada di dalam APBN. Dan, itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun," ujarnya di Jakarta, dilansir dari Liputan6.com, 23 Mei 2023.

Sri Mulyani menambahkan jika pembiayaan utang negara sudah ditangani dengan baik.

" Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainibilitas," kata Sri Mulyani.

1 dari 5 halaman

Pernyataan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20 Mei 2023) lalu.

Pria yang akrab disapa JK ini mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang bilang utang luar negeri Indonesia cukup besar.

" Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkap Jusuf Kalla.

JK berharap persoalan utang yang kian membengkak saat ini bisa diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Tanah Air.

Menurut dia, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

" Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," tegas Jusuf Kalla.

2 dari 5 halaman

Anies Baswedan Bandingkan Pembangunan Jalan Tak Berbayar SBY Lebih Panjang dari Era Jokowi, Lupa Sebut Jalan Desa?

Dream - Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan tak berbayar pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mencatat, pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan berbayar, yakni jalan tol, dengan terpanjang 63 persen. Sementara, jalan gratis yang dibangun Jokowi hanya 19 ribu kilometer.

" Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang 63% dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis, terbangun 19 ribu kilometer di pemerintahan ini," kata Anies dalam sambutan pada Puncak Milad ke-21 PKS.

3 dari 5 halaman

Pemerintahan SBY

Sementara pada pemerintahan SBY, kata Anies, jalan tak berbayar yang berhasil dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat.

" Jika dibandingkan jalan nasional di pemerintahan ini 590 kilometer, di era sebelumnya 11.800 kilometer. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain, kita bicara jalannya," ujar dia.

anies baswedan

4 dari 5 halaman

Pembangunan Infrastruktur Harus Memenuhi Aspek Keberpihakan Rakyat

Anies mengingatkan pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek keberpihakan kepada rakyat. Misalkan dari segi ekonomi, Anies menilai jalan harus bisa memberikan kesetaraan bagi semua rakyat.

" Kedua infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan, ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian," ungkapnya.

5 dari 5 halaman

Institusi Politik dan Ekonomi

Anies menyinggung hal ini setelah membaca buku Why Nations Fail. Dalam buku tersebut disebutkan tanda-tanda mengapa negara gagal dan mundur, salah satunya faktor institusi politik dan ekonomi.

" Ketika institusi politik, ekonomi, bersifat ekstraktif, memerah, pelan-pelan negara akan turun. tapi kalau sifatnya inklusif, berikan kesempatan setara pada semua, pelan-pelan negara akan bangkit jadi kuat dan berkembang," ujar dia.

Karenanya, Anies menilai pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip inklusif. " Kita perlu pikirkan ke depan institusi dan infrastruktur yang inklusif," ujar Anies.

Sumber: Merdeka.com dan Liputan6.com