Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Presiden Jokowi Bertemu Dengan Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz, (Sumber: Setkab.go.id)
Dia memintanya ketika bertemu dengan Uni Eropa.
Dream - Di depan Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan protesnya. Jokowi memprotes sikap negara-negara Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia.
"Isu sustainability merupakan prioritas bagi Indonesia," kata Jokowi di Brussels, Belgia, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat 22 April 2016.
Keluhan yang sama juga disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker. Kepada Juncker, presiden mengaku khawatir atas diskriminasi dan kampanye hitam atas CPO yang selama ini diterima Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia mengharapkan agar kebijakan FLEGT Licence dapat segera diterapkan. Seraya meyakinkan negara Eropa jika Indonesia selama ini berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutkan.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan. Pada triwulan terakhir tahun 2015, ekonomi Indonesia dilaporkan tumbuh 5,04 persen.
Mendengar itu, Presiden Komisi Eropa memberikan komentar bahwa pertumbuhan yang dicapai oleh Indonesia merupakan pertumbuhan di atas Eurozone.
Sementara di bidang perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia, mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut Indonesia mampu mengembangkan demokrasi dan toleransi.
"Nilai-nilai ini sangat penting untuk dikembangkan ke seluruh dunia karena sangat penting bagi perdamaian dunia," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Perdagangan,Thomas Lembong, dan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi.