Jokowi Nilai Industri Keuangan Perlu Direformasi

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 16 Januari 2020 18:48

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Setuju Industri Keuangan Direformasi. (foto: Setkab.go.id)

Terutama di sektor keuangan non bank.

Dream - Industri asuransi saat ini menjadi sorotan akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui ada reformasi di bidang lembaga keuangan, termasuk asuransi.

“ Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reformasi,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam “ Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020”, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 16 Januari 2020.

Dia mengatakan, tahun 2000-2005 perbankan Indonesia telah bereformasi dan hasilnya stabilitas keuangan membaik. Publik juga percaya dengan perbankan Indonesia.

“ Jadi, ada apa-apa semuanya tenang tidak tergoda untuk rush, tergoda untuk yang lain-lain,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Industri keuangan nonbank, tambah mantan walikota Solo itu, perlu direformasi, baik dari sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan.

“ Penting sekali kita lakukan. Inilah saatnya di pengaturan sisi prudential, sisi transparansi, dan laporan, dan risk management-nya, semuanya. Jangan sampai ada distrust di situ sehingga mengganggu ekonomi secara umum,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Jokowi Izinkan Kepala BKPM Catut Namanya, Asalkan....

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlakuan istimewa kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Pejabat setingkat menteri ini diizinkan untuk mencatut nama presiden jika ada investor yang bermasalah tentang perizinan di suatu daerah.

“ Contoh investor sudah masuk urusan kecil tanah tidak bisa diselesaikan, sehingga investor tidak bisa memulai usahanya," ujar Jokowi di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.

Jokowi mengatakan, apabila ada kepala daerah yang menghalangi suatu usaha yang akan dilakukan investor. Bahlil diizinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan namanya.

© Dream

" Misalnya di Banten selesai, meskipun ancamannya bawa nama presiden, kalau ancam gubernur, bupati, walikota bawa nama saya tapi masalahnya selesai, buat saya tidak ada masalah, akhirnya rampung dua minggu," kata dia.

Berkaca dari pengalaman tersebut, presiden mengingatkan semua pihak untuk mendukung kelancaran investasi di Tanah Air. Dengan banyaknya investasi, Jokowi yakni ekonomi Indonesia akan cepat maju.

Untuk memudahkan regulasi bagi investor, Jokowi juga sedang mengajukan omnibus law untuk merevisi 74 Undang-Undang.

" Kalau kita ajukan satu-satu, 50 tahun tidak akan selesai, 1 Undang-undang menyelesaikan 74 Undang-Undang,” kata dia.

2 dari 5 halaman

Di Depan Pengusaha HIPMI, Jokowi Titip Satu Pesan Ini ke Erick Thohir

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan satu pesan khusus untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Titipan itu disampaikan disela pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Jokowi meminta agar Kementerian BUMN yang berada di bawah komando Erick untuk bisa bekerja sama dengan para pengusaha.

“ Saya sudah titip ke Kang Erick Thohir jangan sampai pekerjaan di BUMN itu dikerjakan oleh BUMN sendiri,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.1.15

Dalam pidatonya, Jokowi juga berpesan agar masyarakat senantiasa memberi peluang bagi para pengusaha muda untuk maju. Sehingga, perekonomian Indonesia dapat segera maju.

“ Beri peluang besar bagi anak muda,” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan agar para pengusaha Indonesia diberi akses kepada investor. Ini bertujuan agar usaha mereka dapat tumbuh dengan baik.

" Saya titip dimitrakan dengan pengusaha lokal, nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri," kata dia.

Jokowi berujar, saat ini Kementerian BUMN mengelola dana lebih dari Rp2 ribu triliun. Dana tersebut bisa digunakan untuk membantu para pengusaha.

" Seinget saya setahun di BUMN itu ada Rp2.400 triliun yang bisa dikerjakan," kata dia.

3 dari 5 halaman

Jokowi Pamer Video Ibu Kota Baru, Tepuk Tangan Membahana di Dubai

Dream - Presiden Joko Widodo mengaku ingin belajar dari Uni Emirat Arab (UEA) terkait ambisi besarnya membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Salah satu kota yang ingin dipelajarinya adalah Masdar, di Abu Dhabi, UEA.

Mengutip laman Merdeka.com yang melansir Antara, Senin 13 Januari 2020, keinginan presiden yang karib disapa Jokowi itu disampaikan saat menghadiri Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2020.

“ Dalam membangun ibu kota baru, kami cenderung ingin belajar dari perintis perencanaan kota, termasuk tuan rumah kita pekan ini, Kota Masdar di Abu Dhabi, dan lainnya,” kata Jokowi dalam sambutannya di ADSW 2020 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

© Dream

Dalam forum yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan itu Presiden juga mengundang masyarakat dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kebijakan terhebat. Jokowi juga mengundang para peserta forum ADSW 2020 untuk ke Indonesia.

" Untuk menginvestasikan di masa depan dimana energi terbarukan dan teknologi bersih menciptakan kehidupan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi dan sosial," kata dia.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh para penggiat energi berkelanjutan dan teknologi bersih tingkat dunia itu, Presiden Jokowi juga memaparkan rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia yang akan menganut konsep kota berkelanjutan.

Bahkan, Jokowi memutarkan video singkat rencana induk ibu kota baru Indonesia yang kemudian mendapatkan sambutan tepuk tangan meriah dari hadirin.

Dikutip dari akun Youtube ADSW, undangan yang hadir di acara tersebut langsung bertepuk tangan saat video tentang ibu kota baru Indonesia itu selesai ditonton.

" Kami tidak membangun kota administratif yang kecil melainkan kota metropolis yang serba pintar," kata dia.

4 dari 5 halaman

Alasan di Balik UEA Mau Investasi Rp314 Triliun di Indonesia

Dream - Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan dana sebesar US$22,89 miliar (Rp314,9 triliun) untuk berinvestasi di Indonesia melalui sovereign wealth fund. Pemerintah menyebut jumbonya angka investasi ini berasal dari kepercayaan UEA selama tujuh bulan yang lalu.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Dikutip dr setkab.go.id, Senin 13 Januari 2020, Retno mengatakan kepercayaan ini muncul tujuh bulan setelah Pangeran Sheikh Mohamed bin Zayed berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pertemuan intensif dengan Jokowi.

© Dream

Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai contact person dari Indonesia.

“ Hasilnya, dalam tujuh bulan, kita bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian,” kata Retno di Jakarta.

Sekadar informasi, investasi ini dilakukan bersama-sama dengan Masayoshi Son dari Softbank dan International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat. Ada 16 perjanjian yang disepakati seperti kerja sama di bidang energi dan infrastruktur.

“ Saya yakin ini merupakan refleksi dari trust dunia kepada Indonesia. Jadi, selain masalah investasi, kita juga akan melakukan kerja sama lainnya,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Putra Mahkota Dubai Sebut Jokowi `Kakak Tertua`

Jokowi di UEA © (Foto: Maritim.go.id)

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan perjanjian kerja sama denga UEA kali ini merupakan yang tercepat pernah dilakukan Indonesia.

“ Seperti yang disampaikan Presiden, ini adalah deal terbesar mungkin dalam sejarah Indonesia yang disepakati, yaitu dengan UEA. Hanya dalam waktu enam bulan," ujar Luhut dikutip dari Maritim.go.id.

Kerja sama bernilai ratusan triliun rupiah ini berawal dari pertemuan antara Putra Mahkota Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada bulan Juli lalu.

Menurut Luhut, dalam pertemuan itu MBZ mengatakan bahwa UEA ingin lebih banyak lagi ikut dalam pembangunan di Indonesia. UEA menganggap Indonesia sebagai saudara sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar.

Kedekatan kedua negara juga terlihat dari pembicaraan Presiden dan Putra Mahkota MBZ yang sangat cair. Bahkan, kata Luhut, sang putra mahkota menganggap Presiden Joko Widodo sebagai ‘big brother’.

“ Dari perbincangan tadi diungkap bahwa pihak UEA akan menjadi kontributor terbesar dalam proyek SWF di antara yang lainnya. Mungkin ini baru pertama kali terjadi, pihak-pihak yang bermodal besar bekerja sama dalam satu proyek,” katany