Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi semua lembaga negara. Menurut dia, lembaga ini turut berpartisipasi dan mendukung pemerintah.

“Saya percaya tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif lembaga-lembaga negara,” kata Jokowi dalam memberikan pidato kenegaraan di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Lembaga negara yang pertama disebut Jokowi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut dia, MPR terus mendukung pemerintah, contohnya bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila 11 yang ditetapkan dalam untuk sosilalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Lalu, ada juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menyelesaikan 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017, membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik.

“Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional,” kata mantan wali kota Solo itu.

Ada juga DPD yang berhasil menunjukkan kinerjanya saat masa-masa sulit konsolidasi internal, seperti menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran, serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk daftar lembaga negara yang dipuji oleh Jokowi. Menurut Jokowi, lembaga ini telah membuat terobosan untuk meningkatkan kinerjanya, misalnya bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah. Lewat sinergi ini, tumpang tindih pemeriksaaan bisa diatasi. BPK juga menoreh prestasi dengan terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional untuk periode 2016-2020.

“Keterpilihan BPK itu bukan saja wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia,” kata dia.

Di bidang hukum, Jokowi juga mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung, seperti Mahkamah Agung yang menerapkan beberapa inovasi seperti sistem audio text recording dan mekanisme penghitungan biaya perkara sendiri secara elektronik sehingga memudahkan layanan pengadilan. Untuk Mahkamah Konstitusi, Jokowi juga angkat topi dengan kinerjanya, seperti memutus 55 perkara yang diterima lembaga ini, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan ini mengantarkan Mahkamah Konstitusi mendapatkan Bawaslu Award 2017.

“Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, Mahkamah Konstitusi berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia,” kata dia.

Jokowi juga memuji kinerja Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. Komisi ini telah menyelesaikan 8 advokasi hakim dan memantau 89 persidangan.  Komisi Yudisial telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim.

“Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat,” kata dia. (ism) 

[crosslink_1]